Makalah Eko Makro "Pengangguran"

BAB I

PENDAHULUHAN

1.1 LATAR BELAKANG

            Salah satu faktor ekonomi penyebab kemiskinan yang melanda Negara tercinta kita yakni makin meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran adalah masalah yang berat karena dengan adanya pengangguran            , produktifitas dan pendapatan masayarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial lainnya.

            Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga menganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah “pengangguran terselubung” dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Angka pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai 8,12 juta jiwa. Angka tersebut belum termasuk dalam pengangguran setengah terbuka, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 30 jam per minggu. Masih tingginya angka pengangguran di Indonesia harus diatasi dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang unggul. Salam ini, dalam kegiatan bursa kerja, biasanya lowongan hanya terisi sekitar 50 persen. Hal ini terjadi karena kompetensi yang disyaratkan perusahaan pencari tenaga kerja tidak mampu dipenuhi oleh para tenaga kerja. Oleh karena itu tenaga kerja harus disiapkan dengan baik.

            Maslah kependudukan yang berhubungan erat dengan pengangguran adalah kemiskinan. Sejak tahun 2002, sebuah tim yang terdiri dari para analis Indonesia dan manca negara dibawah naungan Program Analisa Kemiskinan di Indoneisa (INDOPOV) di kantor Bank Dunia Jakarta, telah mempelajari karakteristik kemiskinan di Indonesia. Mereka telah berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk Pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam upaya mereka untuk memperbaiki standar dan kualitas masyarakat miskin. Makalah ini mencoba untuk menganalisa sifat multi dimensi dari pengangguran dan kemiskinan di Indonesia pada saat ini melalui pandangan baru yang didasarkan pada perubahan-perubahan penting yang terjadi di negeri ini selama satu dekade terakhir. Penulis berharap bahwa makalah ini akan menjadi sumbangan penting untuk menghangatkan diskusi kebijakan yang ada dan pada akhirnya akan membawa perubahan dalan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.      Apa pengertian dari pengangguran?

2.      Apa saja jenis pengangguran?

3.      Apa saja sebab terjadinya pengangguran?

4.      Apa saja dampak-dampak dari pengangguran?

5.      Bagaimana cara mengatasi pengangguran?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1.      Untuk mengetahui definisi dari pengangguran

2.      Untuk mengetahui jenis pengangguran dan penyebabnya

3.      Untuk mengetahi sebab terjadinya pengangguran

4.      Untuk mengetahui dampak-dampak dari pengangguran

5.      Untuk mengetahui cara mengatasi pengangguran

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

  I.            Pendahuluan

II.            Pembahasan

III.            Data

IV.            Penutup

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN PENGANGGURAN

     

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1.      Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

2.      Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

3.      Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Nanga (2005 : 249) mengidentifikasikan pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguransebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (BPS, 2001 : 8).

            Menurut Nurlalela(2011 : 93) pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha mencarinya. Orang yang mencari pekerjaan dikategorikan kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja.

            Menurut Sukirno (2004 : 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Selanjutnya International Labor Organization (ILO) memberikan defini pengangguran sebagai berikut :

1.      Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta

sedang mencari pekerjaan.

2.      Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain/tambahan (BPS, 2001: 4).

Sedangkan menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menyatakan bahwa:

1.      Setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain.

2.      Setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain (BPS, 2000: 14).

Berdasarkan kepada faktor-faktor yang menimbulkannya, pengangguran dibedakan kepada tiga jenis, yaitu (Simanjuntak, 1998: 14):

1.      Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat kesenjangan waktu, informasi, maupun kondisi geografis antara pencari kerja dan lowongan kerja.

2.      Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang ada.

3.      Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Pengangguran berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian.

Pengangguran Menurut Keynes     

1.Pengangguran yang disengaja (Voluntary Unemployment)

Pengangguran yang disengaja adalah pengangguran terjadi karena ada pekerjaan yang ditawarkan tetapi orang yang menganggur tidak mau menerima pekerjaan tersebut dengan upah yang berlaku.

    

      2.Pengangguran yang tidak disengaja (Involuntary Unemployment)

Pengangguran yang terjadi apabila seseorang bersedia menerima pekerjaan dengan upah yang berlaku tetapi pekerjaannya tidak ada.

Untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran tersebut perlu diperhatikan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pengangguran itu sendiri, yaitu (Bakir, 1984: 35):

1. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).

2. Waktu (banyak di antara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama).

3. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber     daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

Berdasarkan dimensi di atas pengangguran dapat dibedakan atas (BPS, 2000: 8) yaitu:

1.      Pengangguran terbuka, baik terbuka maupun terpaksa. Secara sukarela, mereka tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan pengangguran terpaksa, mereka mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

2.      Setengah pengangguran (under unemployment) yaitu mereka yang bekerja di mana waktu yang mereka pergunakan kurang dari yang biasa mereka kerjakan.

3.      Tampaknya mereka bekerja, tetapi tidak bekerja secara penuh. Mereka tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

·         Pengangguran tak kentara (disguised unemployment).

·         Pengangguran tersembunyi (hidden unemployment).

·         Pensiunan awal.

           

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran

      Sangat erat hubungannya antara pertumbuhan ekonomi dengan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah angka kemakmuran suatu negara dengan spesifiknya pendapatan perkapitanya. semakin rendah angka pengganguran di suatu negara maka pertumbuhan ekonomi tinggi disamping dengan faktor lain tidak konstan misalnya wiraswata, suatu negara dikatakan pertumbuhan ekonomi baik bila angka kemandirianya tinggi seperti amerika. jadi mereka saling berhubungan satu sama lain.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi.

Negara kita Indonesia pernah mengalami masa kemiskinan yang cukup menegangkan  pada beberapa tahun lalu, contohnya saja pada tahun 2009 awal.  Kemiskinan ini tidak lain sedikit nya di sebabkan ada nya krisis ekonomi yang berimbas pada Negara kita.Delapan propinsi di Indonesia mengalami krisis terparah dibanding propinsi lain, dari aspek perekonomian pedesaan, akibat pengaruh krisis ekonomi dunia. Hal ini, hara komoditi pasokan ekspor menurun drastis, sehingga membuat produk pertanian ikut jatuh, dan petani banyak yang menganggur.

Menurut International Center for Applied Finance and Economis (InterCAFE) IPB, kedelapan propinsi yang paling parah terkena imbas krisis ekonomi adalah Sumatera Utara (Sumut), Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Bangka Belitung , dan DIY.

Krisis terparah yang dialami ke-8 propinsi tersebut karena di propinsi itu merupakan basis perkebunan tujuan ekspor, seperti kelapa sawit, kakao, maupun karet. Hingga kuartal II/2009, permintaan komoditi tersebut terus anjlok.Selain itu, terdapat lima propinsi yang berpotensi mengalami krisis pada enam bulan ke depan. Keenam propinsi yakni Kaltim, NAD, Sumbar, Lampung, dan Kalsel. Direktur International Center for Applied Finance and Economis (InterCAFE) IPB, Iman Sugema, dalam Diskusi Krisis Ekonomi Pedesaan di Restoran Bebek Bali, Senayan, Jakarta, Ahad (8/2), mengatakan, pihak piak yang sangat menderita adalah buruh tani.

''Mereka tidak punya lahan, bekerja membantu petani, diupah oleh petani pemilik lahan, tapi tidak mampu membayar lagi buruh tani tersebut, sehingga buruh tani di PHK,'' katanya. Kemudian yang terimbas berikutnya keluarga tani. Akibat penurunan harga dan penuruna permintaan membuat produk pertanian tidak terserap dengan normal.

Laporan InterCAFE, kemiskinan di wilayah kota hanya 11,65 persen, sedang kemiskinan di desa sebesar 18,93 persen. Kemudian kemiskinan secara nasional sebesar 15,42 persen. ''Artinya, kesekitar 50 persen kemiskinan di desa lebih tnggi dibandingkan di kota. Karena itu dampak lebih buuk di pedesaan jauh lebih buruk,'' katanya.

Data PHK formal per Desember 2008 sebesar 90 ribu. Padahal, kata dia, PHK di sektor informal seperti buruh tani, nelayan tidak melaut, jauh lebih tingi dibanding angka PHK formal. ''Artinya, jumlah penggangguran dan orang miskin di desa lebih besar dibanding di kota, yang jika di PHK, mereka masih bisa memiliki alternatif pendapatan,'' ujar dia. zak/fif .

Pengangguran merupakan hilang nya status tenaga kera pada diri seseorang ,Indonesia merpakan salah satu negara yang sangat melindungi akan hak- hak para tenaga kerja nya ,maka dari itu pula pemerintah membuatkan Undang- Undang untuk perlindungan hak- hak  tenaga kera dan kewajiban para pengusaha , Dapat kita lihat sekilas pada Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.      bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.      bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting seba­gai pelaku dan tujuan pembangunan;

c.       bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

d.      bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesem­patan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

e.     bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;

f.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang ini terdiri dari 193 pasal didalamnya dengan aturannya masing- masing dan Undang-undang tambahan Nomor 4297 dalam pengundangan dilakukan penyederhanaan Ps.159 dari 4 ayat menjadi satu paragraf saja, tanpa ada perubahan maksud. Karenanya, referensi Ps.159 dalam Ps.170-172 menyangkut tindak pidana diubah menjadi ke Ps.158. Rumusan Ps.159 saat disetujui di DPR.

DASAR`HUKUM

Penyusunan UU Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional didasarkan pada dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945.

Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hak-hak warga Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu :

a.     Pasal 27 ayat (2) menyatakan :  Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

b.     Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan :  Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

c.     Pasal 34 ayat (1) menyatakan :  Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

d.     Pasal 34 ayat (2) menyatakan :  Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

Pasal-pasal dalam amanat konstitusi tersebut memberi penegasan bahwa setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga Negara Indonesia. Dengan demikian Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial selama ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039). Sejak tahun 1974 sampai sekarang telah diundangkan sejumlah undang-undang yang seharusnya cukup diatur dalam peraturan pemerintah. Ada kecenderungan undang-undang yang ada tidak lagi mengindahkan lagi UU 6/ 1974, sebagai akibat lemahnya undang-undang tersebut.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud yang telah melandasi berbagai kegiatan di bidang kesejahteraan sosial, yaitu : UU 9/1961 tentang Undian, UU 5/ 1964 tentang Penetapan Penghargaan / Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan, UU 33/1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan, UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU 4/1972 tentang Perumahan dan Pemukiman, UU 10/1972 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, UU 4/1997 tentang Penyandang Cacat, UU 13/97 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU 5/1997 tentang Psikotropika, UU 22/97 tentang Narkotika, UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU39/1999 tentang HAM, UU 1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, UU23 /2002 tentang Perlindungan Anak.

Walaupun berbagai produk undang-undang tersebut telah digunakan, namun materi yang diatur dalam undang-undang tersebut secara substansial akan merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional. Selain Undang-Undang di bidang Kesejahteraan Sosial, maka dalam perkembangnya sistem peraturan perundang-undangan nasional telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan :

Pasal 5 ayat (3) : Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perbandingan lebih berkenan dengan kekhususannya.

Pasal 8 : Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.

Pasal 41 ayat (1) : Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak, serta perkembangan pribadinya secara utuh.

Penjelasannya : Yang dimaksud dengan Berhak atas Jaminan Sosial adalah bahwa setiap warga Negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Negara.

Selain itu bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu berhak memperoleh perhatian yang lebih, dan ini merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

2.2  MACAM-MACAM PENGANGGURAN

2.2.1        Pengangguran Berdasarkan Jenisnya

1.      Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan.Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

2.      Pengangguran Terselubung (Disguessed Unemployment)

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi.Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.

Contoh :

Pada sebuah kantor terdapat 10 tenaga administrasi yang menangani pekerjaan yang ada. Padahal dengan jumlah tenaga 6 orang saja semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Akibatnya para pegawai tersebut bekerja tidak optimal dan bagi kantor tentu merupakan suatu pemborosan.

3.      Setengah Menganggur (Under Unemployment)

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

2.2.2        Pengangguran Berdasarkan Jam Kerja

Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

• Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
• Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
• Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

2.2.3        Pengangguran Berdasarkan Penyebab Terjadinya

Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam:

1.      Pengangguran friksional (frictional unemployment)

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Contoh:
- Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, untuk sementara menganggur.
- Berhenti dari pekerjaan yang lama, mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik

2.      Pengangguran konjungtural (cycle unemployment)

Pengangguran konjungtoral adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

Contoh: Di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan.

3.      Pengangguran struktural (structural unemployment)

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti:

o   Akibat permintaan berkurang

o   Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi

o   Akibat kebijakan pemerintah

Contoh: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur.

4.      Pengangguran musiman (seasonal Unemployment)

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur.

Contoh: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak petani menganggur durian yang menanti musim durian.

5.      Pengangguran Politis

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran.

Misalnya penutupan Bank-bank bermasalah sehingga menimbulkan PHK.

6.      Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

Contoh, sebelum ada penggilingan padi, orang yang berprofesi sebagai penumbuk padi bekerja, setelah ada mesin penggilingan padi maka mereka tidak bekerja lagi.

7.      Pengangguran Deflatoir

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

2.3  SEBAB TERJADINYA PENGANGGURAN

            Masalah pengangguran tentulah tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran secara global adalah sebagai berikut :

1.      Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja

Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia.Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

2.      Struktur lapangan kerja tidak seimbang

3.      Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.

Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia.Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

4.      Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang

Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

5.      Budaya pilih-pilih pekerjaan

Pada dasarnya setiap orang ingin bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dan lagi ditambah dengan sifat gengsi maka tak heran kebanyakan yang ditemukan di Indonesia bukan pengangguran terselubung, melainkan pengangguran terbuka yang didominasi oleh kaum intelektual (berpendidikan tinggi)

6.      Pemalas

Selain budaya memilih-milih pekerjaan, budaya (negative) lain yang menjamur di Indonesia adalah budaya malas. Malas mencari pekerjaan sehingga jalan keluar lain yang ditempuh adalah dengan menyogok untuk mendapatkan pekerjaan.

7.      Tidak mau ambil resiko

“Saya bersedia tidak digaji selama 3 bulan pertama jika diterima bekerja dikantor Bapak.Dengan demikian Bapak tidak rugi.Jika bapak tidak puas dengan hasil kerja Saya selama 3 bulan tersebut, Bapak bisa pecat saya.”

Adakah yang berani mengambil resiko seperti itu?Kami yakin sedikit sekali.Padahal kalau dipikir-pikir itu justru menguntungkan si pencari kerja selama 3 bulan tersebut bisa menimba pengalaman sebanyak-banyaknya. Meskipun akhirnya dipecat juga, toh dia sudah mendapatkan pengalaman kerja 3 bulan.

Adapun macam-macam sebab pengangguran :

FAKTOR PRIBADI :

1.      Faktor kemalasan.

Pengangguran yang berasal dari kemalasan individu sebenarnya sedikit.Namun, dalam sistem materialis dan politik sekularis, banyak yang mendorong masyarakat menjadi malas, seperti sistem pengajian yang tidak layak atau maraknya perjudian.Banyak orang yang miskin menjadi malas bekerja karena berharap kaya mendadak dengan jalan menang judi atau undian.

2.      Faktor cacat / uzur

Dalam sistem kapitalis hokum yang diterapkan adalah ‘hukum rimba’.Karena itu, tidak ada tempat bagi mereka yang cacat / uzur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

3.      Faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan

Saat ini sekitar 74% tenaga kerja Inodnesia adalah mereka yang berpendidika rendah, yaitu SD dan SMP.Dampak dari rendahnya pendidikan ini adalah rendahnya keterampilan yang mereka miliki. Belum lagi sistem pendidikan Indonesia yang tidak focus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalan kehidupan dan dunia kerja. Pada akhirnya mereka menjadi pengangguran intelek.

FAKTOR SISTEM SOSIAL DAN EKONOMI :

1.      Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan

Tahun depan diperkirakan akan muncul pencari tenaga kerja baru sekitar 1,8 juta orang, sedangkan yang bisa ditampung saat ini dalam sector formal hanya 29%. Sisanya di sektor informal atau menjadi pengangguran.

2.      Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat

Banyak kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan menimbulkan pengangguran baru. Menurut Menakertrans, kenaikan BBM telah menambah pengangguran sekitar 1 juta orang. Kebijakan Pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan juga mengakibatkan banyak ketimpangan dan pengangguran.Banyaknya pembukaan industry tanpa memperhatikan dampak lingkungan telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada. Salah satu kasus, misalnya apa yang menimpa masyarakat Tani Baru di Kalimantan. Tuntutan masyarakat Desa Tani baru terhadap PT VICO untuk menghentikan operasi seismiknya tidak mendapat tanggapan.Penghasilan tambak mereka turun hampir 95% akibat pencemaran yang ditimbulkan PT VICO.Tanah menjadi tidak subur, banyak lubang bekas pengeboran dan peledakan, serta mengeluarkan gas alam beracun.Akibatnya, rakyat disana menjadi orang-orang miskin dan pengangguran.

3.      Pengembangan sector ekonomi non-real

Dalam sistem ekonomi kapitalis muncul transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas yang disebut sector non-real, seperti bursa efek dan saham perbankan sistem ribawi maupun asuransi.Sektor ini tumbuh pesat.Nilai transaksinya bahkan bisa mencapai 10 kali lipat daripada sektor real. Pertumbuhan uang beredar yang jauh lebih cepat daripada sektor real ini mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor real. Akibatnya, hal itu mendorong kebangkrutan perusahaan dan PHK serta pengangguran.Inilah sebab utama krisis ekonomi dan moneter di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1997.Peningkatan sektor non-real juga mengakibatkan harta beredar hanya di sekelompok orang tertentu dan tidak memiliki kontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

2.4  TINGKAT PENGANGGURAN DI ASIA TENGGARA

Daftar negara menurut tingkat pengangguran

Berikut adalah daftar negara menurut tingkat pengangguran. Statistik didasarkan pada The Wrld Factbooko.Beberapa entitas non-berdaulat juga dimasukkan dalam daftar.

Negara Asia Tenggara menurut pengangguran

Negara / Wilayah	Tingkat pengangguran (%)	Sumber / tanggal informasi
Brunei	4.00	2011
Kamboja	3.5	2011
Timor Leste	20.00	2011
Indonesia	8.25	2011
Laos	2.40	2010
Malaysia	3.5	2011
Filipina	7.5	2011
Singapura	3.3	2011
Thailand	2.1	2011
Vietnam	4.20	2011

Berikut grafik data pengangguran di Indonesia :

           

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain : perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif ; peraturan yang menghambat inventasi ; hambatan dalam proses ekspor impor, dll.Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur  terbuka , sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi .Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar  (5.78 juta) adalah usia muda (15 – 24 tahun).Selain itu terdapat sebanyak 2.7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless).Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional.

            Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28.87 juta orang.Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas rendah.Dengan demikian masalah pengagguran terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta yang harus segera di tuntaskan. 

            Masalah pengangguran dan setengah pengangguran tersebut di atas salah satunya di pengaruhi oleh besarnya angkatan kerja.Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2002 sebesar 100,8 juta orang.Mereka ini di dominasi oleh angkatan kerja usia sekolah (15 – 24 tahun) sebanyak 20,7 juta.Pada sisi lain 45,33 juta orang hanya berpendidikan SD kebawah, ini berarti bahwa angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah.

            Keadaan lain yang juga mempengaruhi pengangguran dan setengah pengangguran tersebut adalah keadaan kesempatan kerja.Pada tahun 2002, jumlah orang yang bekerja adalah sebesar  91,6 juta orang.Sekitar 44,33 persen kesempatan kerja ini berada di sektor pertanian, yang hingga saat ini tingkat produktivitasnya masih tergolong rendah.Selanjutnya 63,79 juta dari kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus informal.

            Ciri lain dari kesempatan kerja Indonesia adalah dominannya lulusan pendidikan SLTP ke bawah.Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yng tersedia bagi golongan berpendidikan rendah.Seluruh gambaran di atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia mempunyai persyaratan kerja yang rendah dan memberikan imbalan yang kurang layak.Implikasinya adalah produktivitas tenaga kerja rendah.

            Hubungan kausal antara pertumbuhan penduduk dan standart hidup telah lama menarik bagi pembuat kebijakan. Sementara perkiraan efek kesuburan pada kisaran kemiskinan dari yang signifikan positif, tubuh tumbuh literatur menunjukan bahwa hubungan yang benar mungkinakan lebih rumit daripada searah (misalnya Birdsall dkk. 2001). Hubungan antara kemiskinan dan kesuburan tidak searah tapi tergantung pada tahap pembangunan ekonomi (McNicoll 1997, Schoumaker dan Tabutin 1999). Sementara di sebagian besar negara berkembang kontemporer hubungan ini positif, hubungan negatif telah dilaporkan di negara-negara termiskin. Hasil yang terakhir berhubungan dengan kemampuan reproduksi rendah dan tingkat tinggi di antara infertilitas sangat rumah tangga miskin (Lipton 1998, Livi-Bacci dan De Santis 1998). Jelas banyak faktor yang mempengaruhi kesuburan juga menentukan kesejahteraan. Ini termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebijakan keluarga berencana. Selain penyebab sendi, penyebab terbalik juga terjadi. Di antara rumah tangga miskin, permintaan untuk anak-anak yang tinggi karena rumah tangga bergantung pada pasokan tenaga kerja anak-anak mereka dan sering dukungan anak sangat penting ketika orang tua menjadi tua. Kesuburan lebih tinggi pada gilirannya dikaitkan dengan investasi yang lebih rendah dalam pendidikan (yaitu permintaan untuk kuantitas daripada kualitas anak) dan akibatnya lebih rendah potensi pendapatan bagi anak-anak, yang pada gilirannya mendorong rantai kemiskinan antar generasi ( Moav 2005).

2.5  DAMPAK-DAMPAK PENGANGGURAN

Untuk mengetahui dampak pengangguran kita perlu mengelompokan pengaruh pengangguran tersebut, yaitu :

a.       Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuranmasayarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus.

Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan dibawah ini :

1. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
2. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
3. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

b.      Dampak pengangguran terhadap Individu yang Mengalaminya dan Masyarakat

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya :

• Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian
• Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan
• Pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas
• Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.
• Pengangguran dapat meningkatkan angka kemiskinan.

Dampak Negatif Pengangguran

• Kemiskinan adalah akibat utama dari masalah pengangguran. Walau awalnya memiliki banyak uang, orang yang menganggur dalam waktu lama tentu akan menjadi miskin secara perlahan.
• Dari kemiskinan tersebut, akan timbul masalah lain seperti tindak kriminal yang semakin banyak, meningkatkan jumlah pengemis atau gelandangan.
• Secara individu, orang yang menganggur tentu akan stres dan depresi. Tak hanya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, ia bisa saja akan dikucilkan oleh masyarakat.

2.6  CARA MENGATASI PENGANGGURAN

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

• Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :

1.      Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

2.      Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan

3.      Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

4.      Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

• Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb:

1.      Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

2.      Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

3.      Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti home indiustri

4.      Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

5.      Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

• Cara Mengatasi Pengangguran Musiman

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

1.      Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

2.      Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

• Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :
1. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan
2. Meningkatkan daya beli Masyarakat

Cara Mengatasi Pengangguran

Untuk menghindari akibat buruk pengangguran di atas, diperlukan beberapa cara untuk mengatasi pengangguran.

• Pendidikan gratis bagi yang kurang mampu. Salah satu penyebab pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan seseorang, sehingga ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan susah untuk mendapatkan pekerjaan.

• Pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak sehingga dapat membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran.

• Tak hanya pemerintah, masyarakat pun dihimbau untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

• Mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan, misalnya kursus menjahit, pelatihan membuat kerajinan tangan, atau BLK (Balai Latihan Kerja) yang didirikan di banyak daerah. Hal ini juga termasuk cara mengatasi pengangguran, sehingga orang yang tidak berpendidikan tinggi pun bisa bekerja dengan modal keterampilan yang sudah mereka miliki.

• Pemerintah diharapkan mendirikan suatu lembaga bantuan kredit atau langsung bekerja sama dengan bank-bank tertentu untuk memberikan kredit pada masyarakat yang kurang mampu. Kredit tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk mendirikan suatu usaha, misalnya UKM atau sejenisnya.

• Sebagai antisipasi, pelajar perlu diberi pendidikan non formal. Pendidikan non formal bisa berupa keterampilan khusus, kemampuan berkomunikasi atau peningkatan EQ, serta diarahkan untuk menjadi lulusan sekolah yang mempu menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Bukan semata-mata sebagai lulusan sekolah yang hanya bisa melamar pekerjaan.

2.7  PENGERTIAN KEMISKINAN

Kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, sebab ia merupakan akibat dari tidak tercapainya pembangunan ekonomi yang berlangsung. Dalam hal ini, kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan. Pada tahun 2005 jumlah rakyat miskin mencapai 35,1 juta jiwa (15,97 persen) dan meningkat menjadi 39,05 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006. Antara tahun 2005 sampai 2006 jumlah penduduk miskin meningkat 3,95 juta jiwa.
Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin diperkirakan masih cukup besar dibandingkan jumlahnya sebelum tahun 2006. Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Pemerintah telah mempunyai sasaran mengurangi jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 hingga mencapai 8,2 persen. Dengan demikian, Pemerintah membutuhkan upaya yang sangat besar untuk mencapai sasaran tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2008 Pemerintah akan melakukan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan lazim didifinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

Selama Maret 2006-Maret 2007, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,67 persen, yaitu dari Rp.151.997,- per kapita per bulan pada Maret 2006 menjadi Rp.166.697,- per kapita per bulan pada Maret 2007. Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2006, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 75,08 persen, tetapi pada bulan Maret 2007, peranannya hanya turun sedikit menjadi 74,38 persen.
Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2007, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 28,64 persen di perdesaan dan 18,56 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (2,99 persen di perdesaan, 2,23 persen di perkotaan), telur (1,11 persen di perdesaan, 1,58 persen di perkotaan), mie instan (1,58 persen di perdesaan, 1,70 persen di perkotaan) dan minyak goreng (1,34 persen di perdesaan, 0,90 persen di perkotaan).

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 6,04 persen di perdesaan dan 7,82 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 2,90 persen, 2,78 persen dan 2,50 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta orang (16,58 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan keadaan Februari 2005, dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2006-Maret 2007, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,20 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,93 juta orang (Tabel 2). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,13 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2007 persentase ini hampir sama yaitu 63,52 persen.

           

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori :     

·         Kemiskinan absolut 

 Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

           

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawahUSD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

            Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

·         Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi daripada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998:26). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (official figure) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Tatkala negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan kekecualian Amerika Serikat, yaitu garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

source: analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan, bps.

Macam-macam kemiskinan:

• Kemiskinan Mutlak
  Kemiskinan yang disebabkan karena tingkat pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup
• Kemiskinan  Relatif
  Kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitarnya
• Kemiskinan Struktural
  Kemiskinan yang disebabkan karena ketimpangan dalam struktur ekonomi suatu negara atau struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.
• Kemiskinan Sosial Budaya
  Kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, atau lebih singkatnya kondisi sosial budaya yang memaksa masyarakat di daerah itu menjadi miskin.

Kemiskinan dunia 

Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi."

Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari PPP$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dariPPP$2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001. [2]

Kemiskinan Masih Jadi Agenda Utama Pasca MDGs 2015

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Sekjen PBB Ban Ki-moon di New York untuk menyerahkan laporan 'A New Global Partnership' yang dirumuskan sebuah panel dari beberapa negara, 30 Mei 2013. (sumber: File Kepresidenan)

New York - Agenda pembangunan pasca Millennium Development Goals (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Indonesia dalam 12,5 tahun pelasanaan MDGs sudah mencatat kemajuan berarti dan akan terus mencatat kemajuan pada masa akan datang.

"Ada tiga aspek utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indonesia sudah mencatat kemajuan dan akan lebih baik lagi pada 2,5 tahun akan datang dan 15 tahun pasca-MDGs," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pers usai menyerahkan The Report of The UN High Level Panel of Eminent Persons on The Post-2015 Development Agenda, Kamis (30/5) waktu setempat atau Jumat dinihari WIB.

Sejak Kamis pagi, Presiden memimpin Panel Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mengenai Agenda Pembangunan Pasca 2015 (UN High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda) di Markas Besar PBB di New York. Dia menjelaskan, meski ada perbedaan, tim akhirnya menyetujui 12 butir agenda.

"Kami mengajukan 12 butir agenda. Jika dunia sungguh menjalankan agenda itu, bumi akan selamat dan generasi baru akan lebih sejahtera," ungkap SBY. Dikemukakan, Indonesia terus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Jangan terus merasa rendah diri. Minder, pesimistis, seakan kita tak punya tititk terang. Kita harus yakin bahwa kita bisa," ujar Presiden.

Dengan masih tersia dua setengah tahun untuk menuntaskan MDGs, SBY menjelaskan, capaian RI jauh lebih baik dibanding banyak negara lain.

"Moga-moga pada 15 tahun berikut, Indonesia lebih baik lagi," paparnya.

Ke-12 butir agenda yang ditawarkan tiga pemimpin bersama panel tingkat tinggi untuk agenda pasca-MDGs adalah pertama, mengakhiri kemiskinan. Kedua, meningkatkan permberdayaan wanita dan mencapai kesetaraan gender.

Ketiga, menyediakan pendidikan berkualitas dan suasana belajar seumur hidup. Keempat, memastikan kesehatan yang layak. Kelima, ketahanan pangan dan tercukupinya nutrisi.

Keenam, mencapai akses air minum dan sanitasi. Ketujuh, menjaga keberlanjutan ketersediaan energi. Kedelapan, penciptaan lapangan kerja, mata pencaharian keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi yang adil.

Kesembilan, pengelolaan aset sumber daya alam secara berkesinambungan. Kesepuluh, memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan dan lembaga yang efektif.

Kesebelas, memastikan terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan damai. Keduabelas, menciptakan lingkungan yang berdaya dengan pendanaan jangka panjang.

Dengan 12 tujuan universal ini, kata SBY, laporan yang diberi tema, “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development”, mereka yakin, dunia akan lebih baik.

SBY mengatakan, pihaknya tidak mendikte semua negara untuk mewujudkan tujuan butir-butir yang sudah disepakati tim. Semuanya diserahkan kepada masing-masing negara.

Presiden menjelaskan, dirnya sebagai wakil tiga co-chair atau ketua bersama telah memberikan hasil akhir kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan memberilan briefing kepada wakil anggota PBB. Panel sudah bekerja keras selama 10 bulan, menghimpun pandangan dari berbagai pihak, jelasnya.

Hasil tim ini akan didiskusikan lagi antarnegara anggota PBB. "Tapi, laporan panel akan menjadi rujukan. Karena 12 butir agenda dihimpun dari berbagai pihak. Profesional, pengusaha, pemerintah, akademisi, dan NGO," kata SBY.

Panel, kata SBY, mendapat masukan dari lebih dari 5.000 organisasi dari 120 negara. Selain itu, panel juga mendapat masukan tertulis dari 850 pihak.

"Dengan demikian, 12 butir agenda ini bukan hanya hasil pemikiran 27 anggota panel, melainkan masukan dari berbagai pihak," pungkasnya.

Bank Dunia Ingin Hapus Kemiskinan

Bank Dunia hendak mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Hingga 2030 kemiskinan ekstrem diharapkan tidak ada lagi, namun kritik atas konsep Bank Dunia juga terdengar.

Direktur Bank Dunia Jim Yong Kim optimis: "Dunia tanpa kemiskinan hampir tercapai". Menurutnya, dalam tenggat waktu satu generasi, negara-negara berkembang hampir secara menyeluruh dapat menghapuskan kemiskinan. Kunci keberhasilan adalah pertumbuhan ekonomi berlanjut, terutama di Asia Selatan dan negara-negara Asia di sebelah selatan Sahara.

Kebangkitan ekonomi di Cina, India dan Brasil mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan dan menciptakan lapisan menengah baru yang mengglobal. Namun perkembangan ini masih belum terlihat di sejumlah besar negara lainnya. Menurut definisi Bank Dunia, orang dianggap ekstrem miskin bila harus hidup kurang dari $1,25 per hari.

Upaya Pengentasan Kemiskinan

Tujuan Pembangunan Milenium PBB yang hingga tahun 2015 hendak mengurangi kemiskinan sebanyak separuh, sudah tercapai, ujar Kim. Karena itu, kondisi bagi pengentasan kemiskinan sangat bagus, tambahnya. Namun disebutkan Kim bahwa persyaratannya adalah pertumbuhan berlanjut di negara-negara ambang industri. Untuk itu, investasi selanjutnya dalam pendidikan dan lembaga-lembaga publik sangat penting. Demikian Kim.´

Selain itu Bank Dunia mengatakan, konsentrasi harus terus dilaksanakan pada penanganan akibat bencana alam. Perubahan iklim dilihat sebagai ancaman mendasar bagi perkembangan ekonomi dan perang melawan kemiskinan.

Langkah Benar

Jim Yong Kim

Kim mengungkapkan, dalam upaya penentuan proyek bantuannya, Bank Dunia akan lebih menekankan aspek pengentasan kemiskinan dan memperingatkan pembuat UU negara anggota terkait hal tersebut secara rutin. Demikian disampaikan Direktur Bank Dunia dalam pidatonya pada Georgetown University di Washington. Lembaga keuangan internasional ini akan mengukur kemajuan dan mempublikasinya dalam laporan tahunan.

Menurut Mikkel Barslund, pakar politik di Center for European Policy Studies, Bank Dunia sudah berada di jalan yang benar. "Perubahan memang harus terjadi melalui perkembangan ekonomi di masing-masing negara, namun Bank Dunia dapat memainkan peran tertentu, misalnya dengan terus menerus menunjukkan permasalahannya."

Bank Dunia memperkirakan, pada dasawarsa lalu sekitar 1,3 milyar orang hidup dalam kemiskinan ekstrem. 870 juta orang diduga menderita kelaparan setiap hari. Sekitar 6,9 juta anak-anak meninggal setiap tahun akibat kekurangan makanan.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bertekad memerangi kemiskinan. Sampai tahun 2030. Ia ingin mengakhiri kemiskinan yang ekstrim dengan berbagai program pembangunan.

Bank Dunia didirikan tahun 1944 dengan satu tujuan: membiayai pembangunan kembali di berbagai negara setelah Perang Dunia II. Dengan berjalannya waktu, tugas organisasi ini makin lama makin bertambah. Agenda utama Bank Dunia sekarang adalah memerangi kemiskinan. Sekitar 10.000 pegawai Bank Dunia melaksanakan program pembangunan di seluruh dunia.

Jim Yong Kim, warga Amerika Serikat keturunan Korea, menjadi Presiden Bank Dunia bulan Juli 2012. Ketika itu, ia tidak melihat tujuan yang jelas bagi organisasi ini. ”Anda bisa bertanya kepada siapa saja, yang pernah memimpin sebuah organisasi besar. Tanpa tujuan dan jadwal waktu yang jelas, tidak ada yang bisa dicapai,“ kata Kim di hadapan delegasi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF di Washington.

”Semua orang mengatakan, kemiskinan itu tidak baik. Tapi tanpa tekanan, tidak ada yang mengubah cara kerjanya.” Jim Yong Kim menetapkan tujuan yang baru bagi Bank Dunia.

Mengakhiri Kemiskinan

Plakat-plakat besar sekarang terpampang di kantor pusat Bank Dunia di Washington dengan motto yang baru: mengakhiri kemiskinan. Ahli ekonomi Bank Dunia Kaushik Basu menjelaskan: ”Mengakhiri kemiskinan artinya bukan nol persen. Akan ada beberapa daerah yang tetap mengalami kemiskinan besar. Ini menyedihkan, tapi ada strategi untuk menghadapinya.”

Bagi Bank Dunia, tujuan mengakhiri kemiskinan akan tercapai, jika jumlah penduduk sangat miskin di dunia bisa turun sampai tiga persen. Target ini ingin dicapai sampai tahun 2030. Definisi kemiskinan ekstrim adalah penghasilan di bawah 1,25 dolar per hari. ”Sangat menyedihkan, bahwa sekarang ada seperlima penduduk dunia yang punya penghasilan begitu kecil”, ujar Kaushik Basu.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim

”Ini target yang sangat berat“, kata Jim Yong Kim. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. ”Perekonomian di negara berkembang harus meningkat pesat. Negara-negara industri juga harus tetap tumbuh. Dan harus dipastikan bahwa perubahan iklim tidak merusak semua kemajuan itu.”

Bank Dunia juga ingin mengamati pembagian kemakmuran. Di masa depan, lembaga ini akan meneliti perkembangan 40 persen masyarakat termiskin di satu negara. Ini akan menjadi indikator, apakah kelompok miskin ikut menikmati pertumbuhan ekonomi.

Penyebab kemiskinan 

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

·         penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

·         penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

·         penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

·         penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

·         penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidaksejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Penyebab Kemiskinan (Potret Pembangunan di Indonesia)
Permasalahan masih besarnya penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain,

Pertama, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah perdesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Masih tingginya pengangguran terbuka di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama di daerah perdesaan. Sementara itu masyarakat miskin yang banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya.

Kedua, masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.

Ketiga, harga bahan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Kondisi terakhir, di mana dunia sedang di landa dua krisis besar yakni krisis pangan dan krisis energi, juga turut mempengaruhi lonjakan jumlah rakyat miskin. Di pasar ASEAN harga beras dengan kualitas patahan sebesar 25 % pada tahun 2007 adalah sebesar 330 dollar AS per ton. Pada bulan maret kemarin sudah sampai level 500 dollar AS per ton. Harga beras Vietnam dengan kualitas patahan 5% pecan lalu setersebut besar 550 dollar AS per ton. Sedangkan patahan 10% mencapai 540 dollar AS per ton. Sementara di India harga beras dengan patahan 5% menembus level 650 dollar AS per ton. Di Argentian harga beras dengan patahn 10% sebesar 625 dollar AS per ton. Sedangkan di Uruguay mencapai 630 dollar AS per ton. Kualitas beras medium di pasar Asia rata-rata mengalami kenaikan sebesar 52%.

Menghilangkan kemiskinan 

Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:

·         Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.

·         Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

·         Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahteramenyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 – 2011 terus menurun.  Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka.

Program Penanggulangan Kemiskinan

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain :

·         pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok;

·         kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin;

·         ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;

·         keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan

·         kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:

a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :

•Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
•Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer

b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

•Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
•Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro    (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
•Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
•Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
•Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
•Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
•Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
•Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
•Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
•Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
•Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
•Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
•Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
•Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
•Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
•Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
•Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
•Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;

e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
•Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
•Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
•Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
•Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
•Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).

Beberapa forum di Indonesia juga ikut membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia TNP2K atau TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN menjelaskan Proses penanggulangan kemiskinan di Indonesia sebagai berikut        :

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu  menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. 

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

• Menyempurnakan program perlindungan sosial
• Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
• Pemberdayaan masyarakat, dan
• Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing:

• Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

• Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

• Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

BAB III

DATA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

3.1 DATA KEMISKINAN

Gambar Penurunan angka kemiskinan di Indonesia sejak 1998 – 2010. Sumber data BPS.

Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005 – 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.  Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin.

3.2 DATA PENGANGGURAN

Data pengangguran di Indonesia tahun 2005-2010

Tahun 2005

•   Jumlah angkatan kerja Februari 2005 mencapai 105,8 juta orang, bertambah 1,8 juta orang  dibanding Agustus 2004 sebesar 104,0 juta orang.
• Jumlah penduduk yang bekerja dalam 6 bulan yang sama hanya bertambah 1,2 juta orang, dari 93,7 juta menjadi 94,9 juta orang, yang berarti menambah jumlah penganggur baru sebesar 600 ribu orang.
•  Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2005 mencapai 10,3 persen, lebih tinggi sedikit dibanding TPT pada Agustus 2004 sebesar 9,9 persen.

Tahun 2006 

• Jumlah angkatan kerja pada Februari 2006 mencapai 106,3 juta orang, bertambah 500 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2005 sebesar 105,8 juta orang.
• Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2006 sebesar 95,2 juta orang, bertambah 300 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2005, tetapi bertambah 1,2 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Nopember 2005.
• Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2006 mencapai 10,4 persen, sedikit lebih tinggidibandingkan keadaan pada Februari 2005 (10,3%).

Tahun 2007

• Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2007 mencapai 108,13 juta orang, bertambah 1,74 juta orang dibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2006 sebesar 106,39 juta orang atau bertambah 1,85 juta orang dibanding Februari 2006 sebesar 106,28 juta orang.
•  Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2007 mencapai 97,58 juta orang, bertambah 2,12 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2006 sebesar 95,46 juta orang, atau bertambah 2,40 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2006 sebesar 95,18 juta orang.
•  Jumlah penganggur pada Februari 2007 mengalami penurunan sebesar 384 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2006 yaitu dari 10,93 juta orang pada Agustus 2006 menjadi 10,55 juta orang pada Februari 2007, dan mengalami penurunan sebesar 556 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2006 sebesar 11,10 juta orang.
• Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2007 mencapai 9,75 persen, mengalami penurunan dibandingkan keadaan pada Agustus 2006 (10,28 persen), demikian juga terhadap keadaan Februari 2006 (10,40 persen).

Tahun 2008

• Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 111,95 juta orang, bertambah 470 ribu orang dibanding jumlah angkatan kerja Februari 2008 sebesar 111,48 juta orang atau bertambah 2,01 juta orang dibanding Agustus 2007 sebesar 109,94 juta orang.
•  Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 102,55 juta orang, bertambah 503 ribu orang dibanding keadaan pada Februari 2008 sebesar 102,05 juta orang, atau bertambah 2,62 juta orang dibanding keadaan Agustus 2007 sebesar 99,93 juta orang.
•  Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 8,39 persen, mengalami penurunan dibanding pengangguran Februari 2008 sebesar 8,46 persen, dan pengangguran Agustus 2007 sebesar 9,11 persen.

Tahun 2009

•  Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2009 mencapai 113,83 juta orang, bertambah 90 ribu orang dibanding jumlah angkatan kerja Februari 2009 sebesar 113,74 juta orang atau bertambah 1,88 juta orang dibanding Agustus 2008 sebesar 111,95 juta orang.
• Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2009 mencapai 104,87 juta orang, bertambah 380 ribu orang dibanding keadaan pada Februari 2009 sebesar 104,49 juta orang, atau bertambah 2,32 juta orang dibanding keadaan Agustus 2008 sebesar 102,55 juta orang.
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2009 mencapai 7,87 persen, mengalami penurunan apabila dibandingkan TPT Februari 2009 sebesar 8,14 persen, dan TPT Agustus 2008 sebesar 8,39 persen.

Tahun 2010

• Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 116,5 juta orang, bertambah sekitar 530 ribu orang dibanding angkatan kerja Februari 2010 yang sebesar 116,0 juta orang atau bertambah 2,7 juta orang dibanding Agustus 2009 yang sebesar 113,8 juta orang.
•  Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 108,2 juta orang, bertambah sekitar 800 ribu orang dibanding keadaan pada Februari 2010 yang sebesar 107,4 juta orang atau bertambah 3,3 juta orang dibanding keadaan Agustus 2009 yang sebesar 104,9 juta orang.

•  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 7,14 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Februari 2010 yang sebesar 7,41 persen dan TPT Agustus 2009 yang sebesar 7,87 persen.

Sumber: http://www.bps.go.id/

Tabel Tingkat Pengangguran di Indonesia

            Sumber: http://www.presidenri.go.id/index.php/indikator/

Dilihat dari tabel tersebut, pengangguran di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2008, pengangguran mencapai 8,5 persen. Pengangguran tertinggi dari tahun 1998/1999 sampai tahun 2008 yakni pada tahun 2005 yang mencapai 11,2 persen, namun berangsur menurun pada tahun 2006 10,3 persen, dan pada tahun 2007 mencapai 9,1 persen. Meskipun pada tahun 2008 tercatat 8,5 persen, pengangguran di Indonesia masih tergolong masih tinggi.

Grafik Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur2010–2012 (juta orang)

 

1. Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  di Indonesia  pada  Februari  2012  mencapai 6,32 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen  dan  TPT  Februari  2011  sebesar 6,80 persen.
2. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 112,8 juta orang, bertambah sekitar 3,1 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2011 sebesar 109,7 juta orang atau bertambah 1,5 juta orang dibanding keadaan Februari 2011.
3. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3,0 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 117,4 juta orang atau bertambah sebesar 1,0 juta orang dibanding Februari 2011.
4. Selama setahun terakhir (Februari 2011―Februari 2012), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di Sektor Perdagangan sekitar 780 ribu orang (3,36 persen), serta Sektor Keuangan sebesar 720 ribu orang (34,95 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian 1,3 juta orang (3,01 persen) dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 380 ribu orang (6,81 persen).
5. Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2012, sebesar 77,2 juta orang (68,48 persen) bekerja 35 jam ke atas per minggu, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 per minggu mencapai 6,9 juta orang (6,08 persen).
6. Pada Februari 2012, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 55,5 juta orang (49,21 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan diploma sekitar 3,1 juta orang (2,77 persen) dan pekerja dengan pendidikan universitas hanya sebesar 7,2 juta orang (6,43 persen).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

            Pengangguran di Indonesia saat ini kondisinya sangat memrihatinkan. Pengangguran terdapat di mana-mana, pedesaan maupun perkotaan. Sekitar 10 juta penganggur terbuka (open unemployed) dan 31 juta sengah pengangguran (underemployed) bukanlah persoalan kecil yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa sekarang dan untuk ke depannya. Penyebab pengangguran di Indonesia ialah terdapat pada masalah sumber daya manusia itu sendiri dan tentunya keterbatasan lapangan pekerjaan. Indonesia menempati urutan ke 133 dalam hal tingkat pengangguran di dunia, semakin rendah peringkatnya maka semakin banyak pula jumlah pengangguran yang terdapat di Negara tersebut. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini pemerintah telah membuat suatu program untuk menampung para pengangguran. Pemerintah telah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, terutama bersifat padat karya (labor intensive), pemberian penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan.

            Dengan besarnya tingkat pengangguran tersebut maka semakin besar  pula tingkat kemiskinan di Indonesia. Indonesia yang sekarang tentu saja sangat berbeda dari Indonesia satu dekade yang lalu. Maka bukan hal yang mengejutkan apabila strategi-strategi meminimalkan kemiskinan telah berubah seiring dengan perubahan yang telah dialami oleh Indonesia.

4.2 Saran

Saran terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia :

-          Ubah pola pikr para pengangguran, bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi dalam dirinya.

-          Melakukan pengembangan kawasan, khususnya kawasan terpencil dan tertinggal.

-          Mengaitkan secara erat(sinergi) masalah pengangguran sengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir dan lingkungan yang tidak sehat.

-          Membangun suatu lembaga antarkerja secara professional.

-          Upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

-          Mengembangkan potensi kelautan kita. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Badan Pusat Statistik. (2000). Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2000.   Buku I. Jakarta: BPS.

2.      Sukirno, Sadono. (2004). Makro Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

3.      Nanga, Muana. (2005). Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafika Persada.

4.      Bakir, Zainab dan  Manning,Cris. (1984). Angkatan Kerja Indonesia. Jakarta: Rajawali.

5.      Wati, Lela Nurlaela (2011). Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta.

6.      Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id

7.      Bank Dunia www.worldbank.org

8.      Jurnal Internasional www.proquest.com

9.      Source: Majalahku Jurnalku.

10.  Laporan Bulanan Data Sosial ekonomi. , Edisi 24, mei 2012. Katalog BPS: 9199017, Edisi 24, mei 2012.