Makalah Ekonomi Makro "Inflasi"

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

          Secara teoritis, pengertian inflasi Inflasi adalah naiknya harga-harga barang secara terus menerus dalam perekonomian suatu negara yang disebabkan oleh tidak seimbangnya sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dsb) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat. (Lela Nurlaela Wati, Pengantar Ekonomi Makro 2011). Dan bila ditinjau dalam jangka panjang, sejak kemerdekaan, upaya Pemerintah Indonesia untuk menjaga kestabilan mata uang telah menuju ke arah yang lebih baik. Menurut Prof. M. Sadli, inflasi di Indonesia tinggi sekali di zaman Presiden Sukarno, karena kebijakan fiskal dan moneter sama sekali tidak prudent (kalau perlu uang, cetak saja). Di zaman Suharto pemerintah berusaha menekan inflasi akan tetapi tidak bisa di bawah 10% setahun rata-rata, antara lain oleh karena Bank Indonesia masih punya misi ganda, antara lain sebagai agent of development, yang bisa mengucurkan dana kredit likuiditas tanpa batas. 

      Setelah itu pada zaman reformasi, Presiden Habibie membuat keputusan yaitu fungsi Bank Indonesia mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Tetapi karena sejarah dan karena pandangan masyarakat yang bertolak ke belakang,artinya bercermin kepada sejarah maka dari itu,  inflasi masih lebih besar dari pada 5 persen pertahun.Pada tahun 1990-an, Pemerintahan Soeharto juga sebenarnya telah mampu menjaga tingkat inflasi dengan rata-rata di bawah 10%. Hanya saja ketika memasuki masa krisismoneter Indonesia dan Asia 1997 inflasi kembali meningkat menjadi 11,10% dan kemudian melompat menjadi 77,63% pada tahun 1998 (pembahasan pada bab II ), di mana saat itu nilai tukar rupiah juga anjlok dari Rp 2.909,- per dolar AS (1997) menjadi Rp 10.014,- per dolar AS (1998).

       Pada masa pemerintahan Habibie diberlakukan kebijakan moneter yang sangat ketat dan menghasilkan tingkat inflasi yang paling rendah yang pernah dicapai yaitu sebesar 2,01% pada tahun 1999. Selanjutnya pada tahun 2000 sampai tahun2006 Inflasi terus terjadi dengan nilai yang terbilang tinggi, yaitu dengan rata-rata mencapai 10%. Inflasi tahun 2005 dengan nilai sebesar 17,11% adalah inflasi tertinggi pasca krisis moneter Indonesia pada tahun 1997/1998, tekanan akan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan menjadi faktor utama tingginya inflasi tahun 2005. Tingginya harga minyak di pasar internasional menyebakan Pemerintah berusaha untuk menghapuskan subsidi BBM. 

      Inflasi bergerak pada angka yang sangat mendekati yaitu 6,60% yaitu pada tahun 2006  dan 6,59%pada tahun 2007. Pemerintah pada masa  pasca reformasi sepertinya telah berusaha keras menjaga tingkat inflasi, namun berbagai tekanan dari dalam maupun luar negeri pasca reformasi tahun1997  masih sangat tinggi mempengaruhi pergerakan perekonomian Indonesia. Inflasi yang terjadi di Indonesia masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi Malaysia dan beberapa negara Asean lainnya yang berkisar 2%, bahkan Singapura yang berada di bawah 1%. Bila sektor-sektor riil dalam negeri tidak dibangkitkan maka upaya untuk menjaga kestabilan makro ekonomi dalam jangka panjang hanya akan menjadi hal yang sia-sia.

1.2.         Identifikasi Masalah

        Masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah “ Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Produk Domestik Bruto”. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang mendapatkan banyak perhatian dari para ekonom dan masyarakat umum. Dalam banyak kasus, inflasi merupakan permasalahan ekonomi yang merugikan negara/masyarakat secara nasional maupun global.  Misalnya, sebelum inflasi seseorang dapat membeli 10 liter beras. Namun karena adanya inflasi, dengan jumlah uang yang sama ia hanya dapat membeli sebanyak 7 liter beras kg beras saja. Produsen juga mengalami kerugian akibat inflasi. Inflasi tersebut menyebabkan harga barang-barang kebutuhan mengalami kenaikan sehingga biaya produksi pun ikut menurun. Dengan meningkatnya biaya produksi, barang-barang kebutuhan yang dihasilkan oleh para produsen menjadi lebih sedikit walapun dengan modal yang sama. 

1.3.          Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai tugas kelompok mata kuliah pengantar ekonomi makro. Selain itu penulisan makalah ini juga bertujuan memberikan informasi mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan domestik bruto di Indonesia.

1.4.          Metode Penulisan

      Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan makalah ini adalah, sebagai berikut :

ü  Metode Kepustakaan

Dengan metode kepusatakaan kami mencari berbagai macam informasi untuk dapat dijadikan bahan dalam pembuatan makalah ini, baik yang bersumber dari media cetak maupun elektronik.

ü  Metode Obseravasi ( Pengamatan )

Dengan menggunakan metode ini kami melakukan pengamatan terhadap kasus dan data yang berhubungan dengan permasalahan yang kan kami bahas dalam makalah ini.

1.5.          Sistematika Penulisan

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1.            Latar Belakang Masalah

1.2.            Identifikasi Masalah

1.3.            Tujuan Penulisan

1.4.            Metode Penulisan

1.5.            Sistematika Penulisan

Bab II Isi / Pembahasan

BAB II

ISI / PEMBAHASAN

2.1.  INFLASI

2.1.1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus. Kebalikan dari inflasi ialah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus menerus, akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka, akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Sedangkan deflasi yaitu ketika harga-harga secara umum turun dari periode sebelumnya (nilai inflasi minus). Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena pada kenyataannya tingkat pendapatan juga menurun. Misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara riel pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5%.

2.1.2. Jenis Inflasi

1.     Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3 kategori utama yaitu :

·         Inflasi merayap/rendah (creeping inflation) yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun.

·         Inflasi menengah (galloping inflation) besarnya antara 10% - 30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi dua digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dsb.

·         Inflasi berat (high inflation) yaitu inflasi yang besarnya antara 30% - 100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik atau bahkan harga berubah menjadi lebih tinggi.

·         Inflasi sangat tinggi (hyper inflation) yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastic hingga mencapai empat digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

2.     Berdasarkan Sebabnya

·         Demand Pull Inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, di pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (full employment), akibatnya adalah sesuai dengan hokum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

·         Cost Push Inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh/menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh dsb). Akibat naiknya biaya produksi maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen yaitu : pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah  penawaran yang sama, atau harga produknya naik (karena tarik menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

3.     Berdasarkan Asalnya

·         Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation)

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu harga-harga naik dikarenakan musim paceklik (gagal panen), bencana alam yang berkepanjangan dsb.

·         Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation)

Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul  karena kenaikkan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan yang berdagang dengan negera kita. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan :

1.      Secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor,

2.      Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi (dan kemudian, harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan barang mentah atau mesin-mesin yang harus di impor (cost inflation),

3.      Secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (demand inflation).

Inflasi dari luar negeri ke dalam negeri bisa pula lewat kenaikan harga barang-barang ekspor, dan saluran-salurannya hanya sedikit berbeda dengan penularan lewat kenaikan harga barang-barang impor.

1.      Bila harga barang-barang ekspor (seperti kopi dan teh) naik, maka indeks biaya hidup akan naik pula sebab barang-barang ini langsung masuk dalam daftar barang-barang yang tercakup dalam indeks harga.

2.      Bila harga barang-barang ekspor (seperti kayu, karet, timah, dsb) naik, maka ongkos produksi dari barang-barang yang menggunakan barang-barang tersebut dalam produksinya (perumahan, sepatu, kaleng, dsb) akan naik dan kemudian harga jualnya akan naik pula (cost inflation).

3.      Kenaikan harga barang-barang ekspor berarti kenaikan penghasilan eksportir (dan juga para produsen barang-barang ekspor tersebut). Kenaikan penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang (baik dari dalam maupun luar negeri). Bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, maka harga-harga barang lain akan naik pula (demand inflation).

Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini jelas lebih mudah terjadi pada negera-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu yang sektor perdagangan luar negerinya penting (seperti Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia, dsb). Namun berapa jauh penularan tersebut terjadi juga tergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang diambil. Dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter dan perpajakan tertentu pemerintah bisa menetralisir kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut.

2.1.3.              Mengapa Timbul Inflasi

Sampai batas tertentu kita masih bisa menganalisa sebab-sebab timbulnya inflasi khusus daru segi ekonomi, dan penentuan sebab-sebab “ekonomis obyektif” ini mungkin bukanlah tugas yang paling sukar. Dalam praktek, untuk mengetahui sebab-sebab inflasi, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan untuk menanggulanginya adalah masalah yang sulit dan pelik. Biasanya kita harus melampui batas-batas ilmu ekonomi dan memasuki bidang ilmu sosiologi dan ilmu politik. Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masalah sosio-ekonomi-politis. Ilmu ekonomi membantu kita untu mengidentifikasi sebab-sebab “obyektif” dari inflasi, misalnya saja karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Kalau kita mempertanyakan mengapa pemerintah terus mencetak uang, meskipun mereka tahu bahwa tindakan tersebut mengakibatkan inflasi, maka seringkali jawabannya terletak di bidang sosial politik, misalnya karena pemerintah membutuhkan uang untk operasi keamanan, atau karena adanya pertarungan politik diantara golongan-golongan politik di dalam negeri, atau karena pemerintah tak berdaya menghadapi tuntutan politik golongan-golongan masyarakat tertentu yang menghendaki “bagian” dari anggaran belanja negara yan lebih banyak dari apa yang bisa disediakan dari sumber-sumber penerimaan negara, atau karena desakan-desakan golongan masyarakat tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga jumlah kredit yang harus disediakan melebihi jumlah yang bisa menjamin kestabilan harga. Untuk bisa menghentikan pertambahan uang yang beredar yang berlebihan, dalam contoh-contoh ini, perlu dicapai penyelesaian politis lebih dulu.

Bentuk dari faktor-faktor sosial politis yang melandasi inflasi bisa berbagai ragam dan di tentukan oleh tata sosial politis di masing-masing negara . Ahli ekonomi nbiasanya lebih suka memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor ekonomi-Objektif karena, selain merasa bahwa memang ini adalah bidang kompetensinya faktor-faktor tersebut berlaku umum bagi semua negara dengan tata sosial politik yang berbeda . Teori – teori ekonomi mengenai inflasi lebih memusatkan pada dalil-dalil umum yang di harapkan berlaku secara umum . ini tidak berarti bahwa ahli ekonomi seharusnya tidak perlu menyelidiki secara lebih mendalam faktor-faktor sosio politik dari inflasi . Kalo ia ingin berguna, dalam arti bisa menentukan kebijaksanaan yang tepat untuk menanggulangi masalah inflasi di suatu negara, maka ia harus bisa mencapai “ akar “ dari permasalahan tersebut, yang belum tetntu bersifat ekonomis – objectif . Namun teori-teori ekonomi mengenai inflasi berguna sebagai titik tolak dari setiap analisa mengenai Inflasi .

Secara garis besar ada 3 kelompok teori mengenai inflasi , masing – masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi , yang lengkap yang mencangkup semua aspek penting dari proses kenaikan harga ini . Untuk menerapkannya kita harus menentukan aspek-aspek mana yang dalam pernyataan penting di dalam proses inflasi di suatu negara , dan dengan demikian teori mana ( atau kombinasi teori-teori mana ) Yang lebih cocok .

2.1.4.  Sumber-sumber Inflasi di Indonesia
          Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya inflasi di Indonesia, yaitu :

1.   Jumlah Uang Beredar

                         Menurut sudut pandang kaum moneteris jumlah uang beredar adalah factor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia jumlah uang beredar ini lebih banyak diterjemahkan dalam konsep  narrow money ( M1 ). Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan, bahwa uang kuasi hanya merupakan bagian dari likuiditas perbankan. Sejak tahun 1976 presentase uang kartal yang beredar (48,7%) lebih kecil dari pada presentase jumlah uang giral yang beredar (51,3%). Sehingga, mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia. Juga, mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia, dan semakin meluasnya monetisasi dalam kegiatan perekonomian subsistence, akibatnya memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi. Menurut data yang dihimpun dalam Laporan Bank Dunia, menunjukan laju pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar di Indonesia pada periode tahun 1980-1992 relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan,tingkat inflasi Indonesia juga relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (kecuali Filipina). Kenaikkan jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an lebih disebabkan oleh pertumbuhan kredit likuiditas dan defisit anggaran belanja pemerintah. Pertumbuhan ini dapat merupakan efek langsung dari kebijaksanaan Bank Indonesia dalam sector keuangan (terutama dalam hal penurunan reserve requirement). 

2.  Defisit Anggaran Belanja Pemerintah

      Seperti halnya yang umum terjadi pada negara berkembang, anggaran belanja pemerintah Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit, meskipun Indonesia menganut prinsip anggaran berimbang. Defisitnya anggaran belanja ini banyak kali disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut ketegaran struktural ekonomi Indonesia, yang acapkali menimbulkan kesenjangan antara kemauan dan kemampuan untuk membangun. Selama pemerintahan Orde Lama  defisit anggaran belanja ini acapkali dibiayai dari dalam negeri dengan cara melakukan pencetakan uang baru, mengingat orientasi kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang inward looking policy, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yang hebat. Tetapi sejak era Orde Baru, deficit anggaran belanja ini ditutup dengan pinjaman luar negeri yang nampaknya relative aman terhadap tekanan inflasi. Dalam era pemerintahan Orde Baru, kebutuhan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan sejak Pembangunan Jangka Panjang I, menyebabkan kebutuhan dana untuk melakukan pembangunan sangat besar. Dengan mengingat bahwa potensi memobilisasi dana pembangunan dari masyarakat baik dari sektor tabungan masyarakat maupun pendapatan pajak) di dalam negeri pada saat itu yang sangat terbatas (belum berkembang), juga kemampuan sector swasta yang terbatas dalam melakukan pembangunan, menyebabkan pemerintah harus berperan sebagai motor pembangunan. Hal ini menyebabkan pos pengeluaran APBN menjadi lebih besar daripada penerimaan rutin. Artinya, peran pengeluaran pemerintah dalam investasi tidak dapat diimbangi dengan penerimaan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengeluaran dan penerimaan negara, atau dapat dikatakan telah terjadi defisit struktural dalam keuangan negara. Pada saat terjadinya  oil booming, era tahun 1970-an, pendapatan pemerintah di sektor migas meningkat pesat, sehingga jumlah uang primer pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kemampuan pemerintah untuk berekspansi investasi di dalam negeri semakin meningkat. Dengan kondisi tingkat pertumbuhan produksi domestik yang relatif lebih lambat, akibat kapasitas produksi nasional yang masih berada dalam keadaan  under-employment, peningkatan permintaan (investasi) pemerintah menyebabkan terjadi realokasi sumberdaya dari masyarakat ke pemerintah., seperti yang terkonsep dalam analisis Keynes tentang nflasi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya tekanan inflasi. Tetapi, sejak berubahnya orientasi ekspor Indonesia ke komoditi non migas, sejalan dengan merosotnya harga minyak bumi di pasar ekspor (sejak tahun 1982), menyebabkan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional semakin berkurang pula, sehingga pemerintah tidak dapat lagi mempertahankan posisinya sebagai penggerak (motor) pembangunan. Dengan kondisi seperti ini, menyebabkan secara bertahap peran sebagai penggerak utama pembangunan nasional beralih ke pihak swasta nasional, dengan demikian sumber tekanan inflasi pun beralih dari pemerintah beralih ke non pemerintah (swasta).  Tekanan inflasi pada periode ini lebih disebabkan oleh meningkatnya tingkat agresifitas sektor swasta dalam melakukan ekspansi usaha, yang didukung oleh perkembangan sektor perbankan yang semakin ekspansif pula. Dengan kondisi sumberdaya modal domestik yang masih saja relatif terbatas, maka pinjaman luar negeri yang sifatnya non komersial maupun komersial pun semakin meningkat. Akibatnya, tetap saja terjadi defisit anggaran belanja negara dan neraca pembayaran, salah satu sebabnya karena pemerintah tetap saja harus menyediakan nfrastruktur dan suprastruktur pembangunan ekonomi yang kebutuhannya semakin meningkat. Peran pemerintah ini dapat dimaklumi karena kemampuan swasta nasional dalam pembangunan infrastruktur ekonomi masih sangat

2.1.5. Teori Inflasi

  Terdapat 3 teori utama yang menerangkan mengenai inflasi yaitu :

1.      Teori Kuantitas, adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari :

a.       Jumlah uang yang beredar, dan

b.      Psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (expectations).

Inti dari teori ini adalah sebagai berikut :

a.       Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (apakah berupa penambahan uang kartal/penambahan uang giral tidak menjadi soal). Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadian seperti misalnya kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat “bahan bakar” bagi api inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab awal dari kenaikan harga tersebut.

b.      Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang.

2.     Teori Keynes

Mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya. Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan inflationary gap). Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan untuk melakukan investasi-investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank. Golongan tersebut bisa pula berupa serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota-anggotanya melebihi kenaikan produktifitas buruh. Bila jumlah dari permintaan-permintaan efektif dari semua golongan masyarakat tersebut, pada harga-harga yang berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka inflationary gap timbul. Karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. Adanya kenaikan harga-harga berarti bahwa sebagian dari rencana-rencana pembelian barang dari golongan-golongan tersebut tidak bisa terpenuhi. Pada periode selanjutnya golongan-golongan tersebut akan berusaha untuk memperoleh dana yang lebih besar lagi (dari pencetakan uang baru atau kredit dari bani yang lebih besar atau dari kenaikan gaji yang lebih besar). Tentunya tidak semua golongan tersebut berhasil memperoleh tambahan dana yang diinginkan. Golongan yang bisa memperoleh dana yang lebih banyak bisa memperoleh bagian dari output yang lebih banyak. Mereka yang tidak memperoleh dana akan mendapat bagian dari output yang lebih kecil. Yang termasuk golongan yang “kalah” dalam proses perebutan ini adalah golongan-golongan yang berpenghasilan tetap atau penghasilannya tidak naik secepat laju inflasi (golongan-golongan ini antara lain termasuk kaum pensiunan, pegawai negeri, para petani yang harus menjual hasilnya pada harga yang dikenakan stabilitasi harga, para karyawan perusahaan yang tidak mempunyai serikat buruh atau tidak mempunyai saluran yang efektif untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka). Proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang bisa menghasilkan masyarakat. Inflasi akan berhenti bila permintaan efektif total tidak melebihi, pada harga-harga yang berlaku, jumlah output yang tersedia.

3.     Teori Strukturalis ( Teori Inflasi Jangka Panjang)

Teori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (Inflexibilities) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang, menurut definisi, faktor–faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi “Jangka Panjang“. Dengan kata lain, yang dicari disini adalah faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi (yang berlangsung lama) ? menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi.

( 1 ) Ketegaran yang pertama berupa ”Ketidakelastian“ dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban di banding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena :

( a ) Harga di pasar dunia dari barang–barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan (dibanding dengan harga barang–barang impor yang harus dibayar), atau sering disebut dengan istilah Dasar Penukaran (Terms Of Trade) yang makin memburuk . Sering dianggap bahwa harga barang–barang hasil alam, yang merupakan ekspor dari negara-negara sedang berkembang, dalam jangka panjang naik lebih lambat dari pada harga barang–barang industri, yang merupakan impor oleh negara-negara sedang berkembang.

( b ) Supply atau produksi barang–barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga (Supply barang–barang ekspor yang tidak elastis). Kelambanan pertumbuhan ekspor ini berarti kelambanan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi maupun untuk investasi). Akibatnya, negara tersebut (yang berusaha, sesuai dengan rencana pembangunannya, untuk mencapai target pertumbuhan tertentu) terpaksa mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang yang sebelumnya diimpor (Import-Substitution Strategy), meskipun seringkali produksi dalam negeri ini mempunyai ongkos produksi yang lebih tinggi (dan sering pula dengan kualitas yang lebih rendah) dari pada barang–barang yang sejenis yang diimpor. Ongkos produsi yang lebih tinggi ini mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Dan bila proses substitusi impor ini makin meluas, kenaikan ongkos produksi juga makin meluas ke berbagai barang, sehingga makin banyak harga barang yang naik. Dengan demikian inflasi terjadi.

(2) Ketegaran yang kedua yang berkaitan dengan “Ketidakelastian“ dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan penghasilan perkapita. Sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk naik melebihi kenaikan harga barang–barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan (disektor industri) untuk memperoleh kenaikan upah/gaji. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi, yang berarti pula kenaikan harga dari barang-barang tersebut . Kenaikan harga barang – barang seterusnya mengakibatkan timbunya tuntutan kenaikan upah lagi. Kenaikan upah lalu diikuti oleh kenaikan harga dst .

Proses ini akan berhenti sendirinya seandainya harga bahan makanan tidak terus menaik. Tetapi oleh karena faktor struktural tadi, harga bahan makanan akan terus menaik, sehingga proses saling dorong mendorong atau proses “Spiral“ antara harga dan upah tersebut terus selalu mendapat umpan baru dan tidak berhenti. Proses inflasi yang timbul karena dua ketegaran tersebut dalam praktek jelas tidak berdiri sendiri. Umumnya kedua proses tersebut saling berkaitan dan seringkali memperkuat satu sama lain. Misalnya, tidak bisanya produksi, bahan makanan dalam negeri untuk mengikuti kenaikan kebutuhan di dalam negeri menimbulkan tekanan untuk mengimpor bahan makanan dan selanjutnya membuat masalah neraca pembayaran semakin parah, dan selanjutnya mendorong penekanan proses substitusi impor yang berlebihan, dan selanjutnya kenaikan harga–harga .

Mengenai teori strukturalis ini 3 hal perlu kita tekankan :

( 1 ) Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang.

( 2 ) Dibalik “Ceritera Inflasi“ ala strukturalis ini ada asumsi bahwa jumlah uang yang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga–harga tersebut. Dengan kata lain, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus hanya apabila jumlah uang yang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang, proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya. Disini, dan juga dalam teori inflasi Keynes, ternyata teori kuantitas tetap berlaku, meskipun hanya di belakang layar.

( 3 )  Tidak jarang faktor – faktor “Stuktural“ yang di katakana sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% “Struktural“. Sering di jumpai bahwa ketegaran-ketegaran tersebut di sebabkan oleh kebijaksanaan harga atau moneter pemerintah sendiri.

Sebagai misal, ketidakmampuan produksi bahan makanan dalam negeri untuk tumbuh mungkin sekali disebabkan oleh penekanan  harga bahan makanan di dalam negeri sehingga gairah berproduksi petani menurun. Sering pula dijumpai bahwa ketidakmampuan produksi barang-barang ekspor untuk tumbuh disebabkan karena Kurs Valuta Asing ditekan terlalu rendah dengan maksud untuk menekan inflasi. Seringkali pula ketidakelastian ini disebabkan oleh adanya pungli-pungli, sehingga harga bahan ekspor yang benar-benar diterima produsen rendah, dan kurang cukup untuk menggairahkan produksi.

2.1.6. Metode Perhitungan Inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan di pasar dengan masing-masing tingkat harga (barang-barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok/ utama bagi masyarakat). Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang disebut indeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK atau Consumer Price Index = CPI). Berdasarkan indeks harga konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Biasanya setiap bulan, 3 bulan dan 1 tahun. Selain menggunakan IHK, tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan GNP atau PDB deflator, yaitu membandingkan GNP atau PDB yang diukur berdasarkan harga berlaku (GNP atau PDB nominal) terhadap GNP atau PDB harga konstan (GNP atau PDB riel).

Adapun rumus untuk menghitung tingkat inflasi adalah :

               

                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.7. Biaya Inflasi      

Inflasi dalam perekonomian di satu sisi selalu saja menjadi momok yang relatif menakutkan, karena bukan saja ia melemahkan daya beli akan tetapi dapat melumpuhkan kemampuan produksi yang mengarah pada krisis produksi dan konsumsi. Akan tetapi di sisi lain ketiadaan inflasi menandakan tidak adanya pergerakkan positif dalam perekonomian karena relatif harga-harga tidak berubah dan ini jelas akan melemahkan sektor industry (seandainya pada semua negara yang terlibat dalam perdagangan internasional relatif tidak mengalami inflasi maka tentu saja ini adalah hal yang sangat didambakan). Inflasi yang dibutuhkan adalah inflasi yang moderat yaitu inflasi yang sesuai dengan kemampuan ekonomi negara. Sebagai contoh bila perekonomian sesuai dengan persamaan pertukaran Fisher, MV = PQ, maka bila M dan V meningkat maka untuk mengimbanginya dinaikkan harga dan jumlah produksi (PQ). Jadi bila MV = 100, P=2, dan Q=50. Misalkan MV dinaikkan menjadi 150, maka bila Q hanya bisa dinaikkan menjadi 70 mau tidak mau harga (P) harus dinaikkan menjadi sebesar = 2.143. Berdasarkan indeks harga inflasi dinaikkan sebesar {(((2.143/2) x 100 )– 100)} x 100% = 7%. Inflasi sebesar 7% inilah yang dimaksudkan sebagai inflasi yang moderat (inflasi yang diharapkan). Bila tingkat inflasi ternyata lebih besar atau lebih kecil dari 7% maka inflasi inilah yang disebut sebagai inflasi yang tidak diharapkan.

Baik inflasi yang diharapkan maupun inflasi yang tidak diharapkan pada kenyataannya menimbulkan biaya implisit. Adapun biaya tersebut adalah :

1.     Biaya inflasi yang diharapkan muncul karena :

a.       Shoe Leather Cost (biaya kulit sepatu) adalah istilah yang menyatakan bahwa bila inflasi sesuai dengan harapan maka relatif penetapan suku bunga bank akan lebih besar dari tingkat inflasi (dalam hal ini diatas 7% p.a) hal ini menyebabkan masyarakat cenderung untuk berkali-kali menarik uangnya di bank atau ATM. Biaya yang muncul adalah biaya transpor + biaya layanan ATM dan biaya terduga lainnya.

b.       Menu Cost (biaya menu) yaitu buaya yang muncul karena perusahaan harus sering merubah harga dan itu berarti harus mencetak dan mengedarkan catalog baru.

c.       Complaint and Opportunity lost cost (biaya kompalin dan hilangnya kesempatan). Bila perusahaan dengan sengaja tidak mau mengganti catalog baru maka perusahaan akan mengalami kerugian karena harga akan naik sementara perusahaan menjual dengan harga lama. Bila tidak disengaja maka perusahaan akan mendapat complain dari pelanggan karena harga tidak sesuai dengan catalog (khusus untuk negara yang konsumerismenya relatif sngat baik).

d.       Biaya perubahan peraturan/undang-undang pajak. Dengan diketahuinya tingat inflasi maka otorita pajak akan merubah tarif dan sistem pungutan, dan ini tentu saja harus merubah peraturan dan undang-undangnya terlebih dahulu.

e.       Biaya ketidaknyaman hidup. Sehubungan dengan point A-D Maka akan menyebabkan perencaan keuangan dan laba menjadi tidak menentu.  Sebab bila diketahui inflasi akan naik atau turun maka perencanaan keuangan akan mengalami revisi, dan karenanya masyarakat harus selalu “waspada” pada kondisi perekonomian.

2.      Biaya dari inflasi yang tidak diharapkan

a.      Redistribusi pendapatan antara debitor dan kreditor. Lazimnya perjanjian antara kreditor dan debitor ditentukan berdasarkan suku bunga nominal yang mempertimbangkan tingkat inflasi yang diharapkan. Bila tingkat inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan maka debitor akan mengalami untung dan kreditor rugi. Sebaliknya bila inflasi lebih rendah dari yang diharapkan maka kreditor yang untung.

b.     Penurunan nilai uang pensiunan. Bila inflasi pada masa yang akan dating lebih besar dari yang diharapkan maka program dana pensiun relatif inefisien. Sebaliknya bila inflasi pada masa akan datang lebih kecil dari yang diharapkan maka penerima pensiun akan mendapatkan kenyamanan.

2.1.8. Dampak Inflasi

Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, akan tetapi sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada trade off antara inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara, dan lain  sebagainya. Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak baik negatif maupun positif dari inflasi adalah  sebagai berikut :

1.      Bila harga barang secara umum naik terus-menerus maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya.

2.      Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.

3.      Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus-menerus naik.

4.      Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang.

5.       Bila inflasi berkepanjangan maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu beli.

6.      Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.

7.      Dampak positif dari inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah (High End) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah prestise).

8.      Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.

9.      Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.

10.  Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi yang sangat panjang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting dialami dunia hanya semenjak dua abad belakangan ini.  Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi dunia yang berlaku semenjak lebih dari dua abad yang lalu menimbulkan dua penting, yaitu : (i) kemakmuran atau taraf hidup masyarakat makin meningkat,  dan (ii) ia dapat menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya.

Pada hakikatnya , rata – rata pertumbuhan ekonomi suatu negara berbeda-beda. Pada beberapa negara Asia , seperti Cina, Hongkong Singapura, Korea Selatan dan Taiwan rata –rata pendapatan riil penduduknya meningkat sekitar 6% per tahun dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir. Pada tingkat ini, rata-rata pendapatan hampir berlipat setiap dua belas tahun. Negara – negara tersebut telah berubah dalam satu generasi dari negara termiskin menjadi negara – negara yang termasuk paling kaya. Sebaliknya , beberapa negara Afrika, seperti Chad, Etiopia, dan Nigeria rata pendapatannya tidak berubah selama beberapakurun waktu terakhir.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti dengan meningkatnya pendapatan per kapita dalam suatu periode tertentu (lela nurlewati, 2011).

2.2.2. Metode Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menghitung berapa besarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara , maka data yang dibutuhkan adalah pendapatan nasional suatu negara. Untuk negara yang sedang berkembang umumnya menggunakan PDB, sedangkan untuk negara maju menggunakan GNP.

Terdapat banyak rumus yang dipergunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi , akan tetapi yang paling sering digunakan adalah dua saja.

1.Metode Hitung ( metode aritmatik ),yaitu menghitung pertambahan PDB atau GNP (perkapita) dari tahun ke tahun. Rumusnya adalah :

 

    

       Atau bila menggunakan pendapatan perkapita :

 

               

     

      Dimana GDP_n  adalah GDP tahun berikutnya dan GDP_n-1 adalah GDP tahun lalu, POP adalah jumlah penduduk suatu negara. Adapun kebaikan dengan menggunakan rumus ini adalah kita dapat mengetahui besarnya tingkat portumbuhan ekonomi setiao tahunnya, sedangkan kelemahannya adalah cara ini tidak mudah menentukan berapa besarnya rata – rata tiap tahunnya bila data yang ada rentangnya terlalu jauh.

2.Metode Ukur ( Metode Geometrik ), yaitu menghitung pertambahan PDB atau PNB antar tahun ( tahun rentang ) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Gr = PDBHK_n – PDBHK_n-1 X 100%

PDBHK_n-1

2.2.3. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

1.     Teori Adam Smith

Adam Smith menjelaskan tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memandang kepada :

a.       Adanya hukum alam , ia sangat percaya dengan prinsip bahwa hanya individu sendirilah yang tahu akan kebutuhannya, tidak orang lain apalagi pemerintah.

b.      Peningkatan daya produktivitas yang berhubungan dengan :

·         Menigkatnya keterampilan kerja

·         Penghematan waktu dalam memproduksi barang

·         Penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga

c.       Proses penumpukan ( akumulasi ) modal. Menurutnya , proses akumulasi modal meningkat seiring dengan meningkatnya tabungan , dan dari tabunganlah asalnya investasi.

d.      Tingkat keuntungan akan semakin menurun manakala tingkat persaingan semakin tinggi.

e.       Petani , pengusaha , dan produsen adalah merupakan agen pertumbuhan dalam perekonomian.

f.        Proses pertumbuhan bersifat menggumpal.

2.     Teori David Richardo

Richardo membangun teorinya dengan melihat adanya hubungan antara tuan tanah , kapitalis , dan kaum buruh. Menurutnya keseluruhan pendapatan nasional dibagikan kepada tiga kelompok yaitu berupa sewa , keuntungan dan upah.

Suatu perekonomian menurut Richardo memiliki ciri sebagai berikut :

a.       Tanah (sumber daya alam ) terbatas jumlahnya.

b.      Tenaga kerja / penduduk meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah batas minimal.

c.       Akumulasi modal akan terjadi apabila tingkat keuntungan pemilik modal ( pengusaha ) meningkat diatas tingkat keuntungan minimal untuk melakukan investasi.

d.      Kemajuan teknologi bersifat given.

e.       Sector pertanian yang paling dominan.

3.     Harrod – Domar

Harrod dan Domar berbeda negara , Inggris dan Amerika. Harrod mensyaratkan pertumbuhan yang terjamin ( Warranted of Growth ) yaitu pertumbuhan pendapatan haruslah melaju dengan kecepatan setara dengan kecenderungan menabung dikalikan dengan produktivitas modal. Sedangkan menurut Domar ( Steady of Growth ) pertumbuhan investasi haruslah melaju dengan kecepatan yang sama dengan kecenderungan menabung dan produktivitas modal.

2.2.4. Faktor – Faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

1.     Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanahnya , keadaan iklim, dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh , jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat.

Kekayaan alam dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu negara mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan hambatan dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat. Kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tersebut akan menarik pengusaha-pengusaha dari negara yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut.

2.     Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi, penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara tersebut menambah produksi.

Sedangkan akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah penduduk. Suatu negara dipandang menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Sebagai akibat dari ketidak seimbangan ini produktivitas marjinal penduduk adalah rendah , ini berarti pertambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam produksi nasional , ataupun kalau ia bertambah, pertambahan tersebut akan lambat dan tidak dapat mengimbangi pertambahan penduduk.

3.     Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang – barang modalpenting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu , alat – alat untuk bercocok tanam dan mengamnil hasil hutan, masyarakat yang kurang maju akan banyak mengalami kesusahan dalam mencari makanannya sehari-hari. Oleh karena itu barang-barang modal dan tingkat teknologi modern memegang peranan penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi.

Apabila barang-barang modal saja yang bertambah , sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan tercapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah, oleh karena itu pendapat per kapita hanya mengalami perkembangan yang sangat kecil.

Kemajuan teknologi dapat menimbulkan efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, diantaranya :

Ø  Kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi sesuatu barang.

Ø  Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan-penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksikan sebelumnya.

Ø  Kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksikan tanpa meningkatkan harganya.

4.     Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat sangat penting  perannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Karena di sebagian masyarakat terdapat sikap yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi, sikap yang sedemikian itu antara lain adalah sikap berhemat ( menabung ) untuk berinvestasi, sikap yang saling menghargai kerja keras dan mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan.

2.3 Produk Domestic Bruto ( Gross Domestic Product)

2.3.1. Pengertian Produk Domestic Bruto ( Gross Domestic Product)

 PDB ( GDP) Yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara asing yang bekerja di negara bersangkutan termasuk juga didalamnya asset asing ( Lela Nurlelawati , 2011) . Nilai PDB suatu periode tertentu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Misal, PDB 2007 adalah hasil perkalian antara harga barang tahun 2007 dengan jumlah barang yang diproduksi tahun 2007. Contohnya, dalam perekonomian yang hanya memproduksi satu jenis produk , yaitu baju. Selama tahun 2007 diproduksi sebanyak 1.000 potong baju , bila harga jual per potong Rp. 120,00, maka PDB 2007 besarnya adalah Rp.120.000,00.

2.3.2. Manfaat dan Keterbatasan Perhitungan PDB

a.      Perhitungan PDB dan Analisis Kemakmuran

Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk , angka tersebut dikenal dengan sebagai PDB perkapita. Biasanya maskin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Berdasarkan standar tahun 1992, suatu negara dikatakan miskin apabila PDB perkapita lebih kecil dari US $450,00, dan suatu negara dikatakan makmur apabila PDB perkapitanya lebih besar dari US $ 8.000,00.

Kelemahan dari pendekatan di atas adalah tidak terlalu memerhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Misalnya, walaupun Amerika serikat termasuk salah satu negara termakmur di dunia dengan PDB per kapita ( tahun 1997 ) sebesar US $ 29.080,00 , namun negara itu masih terus bergelut dengan masalah kemiskinan dan pengangguran. Faktor utama pemicu gejala ini adalah masalah distribusi pendapatan, walaupun distribusi pendapatan di Amerika serikat relative baik , tetapi belum sempurna untuk membuat seluruh penduduknya menjadi makmur.

b.     Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial

Perhitungan PDB maupun PDB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan social suatu masyarakat. Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan , kesehatan , dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Ada hubungan positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan social. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan makin membaik. Hanya saja logikaini dapat berjalan bila pendapatan PDB per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.

c.      PDB Per Kapita dan Masalah Produktivitas

Sampai batas-batas tertentu , angka PDB per kapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Misalnya , PDB per kapita Jepang tahun 1997 adalah US $38.160, 00 , sedangkan Filipina US $1.200,00 , dalam ini cukup tepat untuk mengatakan bahwa produktivitas lebih tinggi dibanding dengan Filipina karena jumlah penduduk Jepang lebih banyak dibanding dengan Filipina. Demikian juga dengan tingkat pendidikan, kedisiplinan , dan penguasaan teknologi.

Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara , ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan :

1)     Jumlah dan komposisi penduduk , bila jumlah penduduk makin besar , sedangkan komposisinya sebagian besar adalah penduduk usia kerja ( 15-64 tahun ) dan berpendidikan tinggi ( >SLTA ), maka tingkat output dan produktivitasnya makin baik.

2)     Jumlah dan struktur kesempatan kerja, jumlah kesempatan kerja yang makin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang dapat terlibat dala proses produksi , tetapi komposisi kerjapun mempengaruhi tingkat produktivitas.

3)     Faktor – faktor non ekonomi, dalam halini faktor –faktor tersebut adalah etika kerja, tata nilai, faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan.

d.     Pengitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi tak Tercatat ( Underground Economy )

Angka statistik PDB Indonesia yang dilaporkan oleh BPS hanya mencatat kegiatan – kegiatan ekonomi formal. Karena itu, statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya , upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak tercatat dalam statistik PDB.

Di negara – negara berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Tetapi di negara-negara maju , kebanyakan kegiatan ekonomi tidak tercatat bukan karena kelemahan administratif, melainkan karena kegiatabn tersebut bersifat illegal dan melanggar hukum padahal nilai transaksinya sangat besar. Misalnya, kegiatan penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.

BAB III

PENUTUP

3.1           Kesimpulan

                 Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1.    Inflasi yang terjadi di Indonesia dari tahun adalah cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu,

2.    Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada kecemburuan sosial,

3.    Para produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan,

4.    Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi suatu barang kebutuhan dan

5.    Bila inflasi berkepanjangan, maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.

3.2           Saran

Pemerintah hendaknya melakukan pembenahan didalam struktur dan sistem birokrasi dari penyaluran-penyaluran anggaran pembangunan agar dapat meminimalisir penyelewengan yang selama ini terjadi, sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah dapat ditingkatkan.

v Data Inflasi Indonesia

         

 

 

v Data Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Kawasan Dunia (Triwulanan)

Inflasi Tahun 1998

Inflasi yang terjadi tahun 1998 adalah inflasi yang paling parah dan besar yang terjadi di Indonesia. Karena pada saat itu terjadi krisis moneter dan nilai rupiah turun drastis dan dolar naik lebih dari100%. Yang menyebabkan pengusaha di Indonesia gulung tikar dan penganguran bertambah banyak. Kondisi waktu itu juga diperparah dengan adanya demonstrasi dan pergantian pemerintahan, bahkan sampai sekarang dampak dari adanya inflasi tahun 1998 masih bisa dirasakan dalam berbagai aspek ekonomi.

 

Dengan asumsi tersebut, Econit menyebut tahun 1998 sebagai 'tahun koreksi'. Diperkirakan akan terjadi berbagai koreksi pada level makro maupun mikro ekonomi sebagai dampak akumulasi misjudgements dan policy-errors dalam bidang makro dan mikro ekonomi selama ini.

   

PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1998

Krisis nilai tukar telah menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam sejak bulan Juli 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan ketiga dan triwulan keempat menurun menjadi 2,45 persen dan 1,37 persen. Pada triwulan pertama dan triwulan kedua tahun 1997 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8,46 persen dan 6,77 persen. Pada triwulan I tahun 1998 tercatat pertumbuhan negatif sebesar -6,21 persen.

Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan kedua tahun 1998.

           

Pada tahun 1998 laju inflasi di Indonesia meningkat drastis menjadi sebesar 77,55 persen dengan IHK yang meningkat juga sebesar 540,38 persen yang di akibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi moneter atau yang lebih dikenal krismon yang melandan Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya yang menyebabkan anjloknya mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yaitu USD. Dengan terjadinya krisis moneter menyebabkan harga-harga barang meningkat drastis sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan berimbas kapada para pengusaha karena barang produksinya tidak habis di pasar sehingga para pengusaha harus mengurangi hasil produksi dan banyak para tenaga kerja yang harus dipeberhentikan dan ada juga perusahaan yang mengalami gulung tikar. Untuk mencegah inflasi yang sangat drastis maka pemerintah mulai melakukan pengontrolan dan pengetatan terhadap harga-harga barang dan jasa yang ada di pasar.

Pada tahun-tahun berikutnya laju inflasi dan IHK di Indonesia mengalami fluktuasi karena belum stabilnya perekonomian walaupun sudah berganti kepemimpinan presiden, dari masa orde baru ke masa reformasi. Adapun pada tahun tersebut perekonomian masih sering bergejolaak seperti nilai tukar rupiah yang tidak stabil dan terjadinya kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dan pada tahun 2008 laju inflasi sebesar 9,05 persen dengan IHK 921,08 persen. Semua ini diakibatkan oleh terjadinya krisis finansial yang melanda Amerika Serikat sehingga berdampak bagi negara-negara sedang berkembang di Indonesia dan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami gulung tikar. Krisis ekonomi ini lebih dikenal dengan nama krisis ekonomi global.

Hiperinflasi di Indonesia Tahun 1963

Pada tahun 1963 Gubernur bank sentral ditetapkan sebagai sebutan Menteri urusan bank sentral, pada waktu itu segala urusan kebijakan moneter ditetapkan oleh Menteri urusan bank sentral dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Waktu itu aksi-aksi militer guna memadamkan pemberontakan didaerah makin menggerogoti anggaran pemerintah, diperbesar lagi adanya propaganda politik misalnya, pemberontakan Irian barat, konfrontasi dengan Malaysia, pembangunan proyek2 mercusuar dan lain sebagainya, yang akibatnya menimbulakn defisit bagi negara semakin parah. Defisit negara yang semula pada tahun 1955 sebesar 14% membengkak menjadi 175%. Sehingga untuk menutupinya pemerintah melakukan MONEY CREATION yang mengakibatkan inflasi makin tinggi.

Tingginya laju inflasi ini mnegikis tingkat suku bunga riil para deposan, bahkan menjadi negatif. Akibatnya banyak bank yang menggunakan uang nasabah dimasukkan ke institusi luar yang returnnya lebih tinggi termasuk perdagangan komoditas yang untungnya jauh lebih besar. Sehingga BI memberi aturan tegas bagi bank2 di Indonesi agar uang tidak lari keluar guna menjaga likuiditas dalam negeri. Sifatnya adalah membatasi ruang gerak dan peningkatan permodalan. Pemerintah memberikan aturan bahwa seluruh saldo bank2 swasta harus dipindahkan ke rekening bank2 pemerintah. Untuk itu pemerintah mengharuskan bank-bank swasta menambah jumlah modal sebesar 25 JUTA rupiah.

Namun HIPERINFLASI tetap tidak dapat dihindari akibat MONEY CREATION yang terus menerus, sehingga pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan pemotongan nilai uang dari 1000 rupiah menjadi 1 rupiah. Kebijakan ini memberikan pukulan besar bagi perbankan nasional, terutama yang telah menyetor modal tambahan karena tergerus drastis dalam sekejab. Para nasabah perbankan juga gigit jari akibat nilai dana simpanannya juga menciut 1/1000. Segala usaha pemotongan nilai uang ini ternyata tidak berhasil meredam inflasi, dan harga tetap naik membumbung tinggi maka terjadilah HIPERINFLASI.

Perlu diketahui bahwa gejala HIPERINFLASI ini dulu juga dimulai dengan menguatnya nilai tukar USD SEPERTI SEKARANG YANG TERJADI. Dimana USD menguat takterkendali, padahal RESESI EKONOMI terjadi di negara yang mengeluarkan uang USD tersebut. Waktu itu Indonesia amat bergantung pada IMPORT sehingga bahan-bahan baku dan barang di Indonesia meningkat tak terkendali, suku bunga bank meroket 90% guna mengurangi likuiditas yang terlalu besar beredar di masyarakat. Dunia usaha macet, banyak penganguran dimana-mana, GDP minus, banyak orang frustasi.

Ada yang mempertanyakan mengapa ekonomi terpuruk hanya karena nilai mata uang yang berubah? Itulah masalahnya karena banyak uang beredar terlalu besar akibatnya menurunkan nilai mata uang itu sendiri. Tetapi lain bagi pemilik emas, harganya masih tetap stabil, ketika rupiah terpuruk dari 1 USD menjadi 20.000 rupiah, maka harga emas akan semakin membumbung tinggi , jika melakukan jual beli didalam negeri.

Indonesia sendiri pernah mengalami inflasi yang cukup parah pada tahun 1998 yang menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan yang sampai sekarang belum ‘sembuh’, dan kejadian ini sangat mungkin terulang kembali dan bahkan bisa menimpa mata uang yang dianggap paling kuat saat ini (EURO/Dollar). Untuk saat ini dolar memang cukup kuat, tapi perlu diingat bahwa dolar yang beredar saat ini sudah terlalu banyak. Lebih dari 60% uang yang beredar di dunia dalam bentuk dolar sementara dolar itu sendiri tidak didukung dengan cadangan emas yang cukup. Oleh karena itu akan datang saat dimana dolar tidak memperoleh kepercayaan dari masyarakat dunia karena telah mengetahui nilai sejati dari dolar itu sendiri. Dan ini tidak hanya membuat amerika yang kolaps tetapi juga negara-negara yang menyimpan devisa dalam bentuk dolar (termasuk Indonesia) dan yang selamat justru negara yang terlepas dari jerat dolar amerika.

Jurnal International

1.     Economic growth and better health: the UK's surprising progress

The USA and the UK have maintained systems for public health policy making to manage the social determinants of chronic, non-communicable diseases that might be outperforming those in Asia.

Many assume that further health improvements will be difficult for countries that have entered an era of chronic non-communicable diseases and life expectancies that are already above 70 years. If life expectancy is lower, it is possible to make gigantic strides given modest resources. For example, between 1961 and 1971, China's life expectancy gained 20 years while it experienced a rate of growth of gross domestic product (GDP) per head of only 3.5%. The belief in ceiling effects makes many think that countries with more room for progress in health, such as India and China, will have an advantage in transforming their amassing economic fortunes into better health.

We did a simple four-country comparison to identify top performers by decade from 1960 to 2009. We used as a metric the percentage change in life expectancy divided by percentage change in GDP per capita. This metric is called the "income elasticity of life expectancy". Our unexpected results indicate the need for some revisions to popular impressions.

China did not maintain its lead in transforming wealth into health. India (1970s, 1980s, and 1990s) and most recently the UK (2000s) have been top producers of health relative to economic gains. Although India's overall level of life expectancy has been disappointing relative to its income, the slope of ascent had been relatively high until 2000 (table).1-4

Between 2000 and 2009, the USA and the UK outperformed both Asian countries. Surprisingly, these two Anglophone countries with radically different health systems were able to achieve growth in already high life expectancies. The vast differences in medical care spending per head between the UK and USA suggest that the explanation for progress might not be medical care resources. We conjecture that public health and social investments in the control of tobacco, injury, and other non-communicable diseases might be playing a part. The USA and the UK have maintained systems for public health policy making to manage the social determinants of chronic, non-communicable diseases that might be outperforming those in Asia. Richer countries might also have fitness advantages accruing to an ageing population that was born and raised in hygienic conditions rather than achieving hygiene in mid-life, as would be the case in Asia.

At least for now, countries looking for lessons in success at improving health in an era of noncommunicable diseases would do well to look to the exemplary performance of the UK and study its public health playbook.

We declare that we have no conflicts of interest.

2.     Inflation Targeting Policies in Less-Developed Countries: Some Evidence and Potential.

Inflation Targeting (IT) is a macro-monetary policy tool, originally introduced in New Zealand and now adopted by several countries, that can lead to relatively stable and low inflation rates through the adoption of an explicit inflation target, one that can, if successful, lead to enhanced credibility, transparency, and accountability. While noting some of the pros and cons, evidence reveals considerable success in various less-developed countries (LDCs) with this approach, though results with respect to DCs are rather mixed. IT success in the LDCs means reduced inflation rates and lower output volatility, and diminished inflationary expectations. The paper examines these aspects of inflation targeting and also discusses Chile's experience with IT and the lessons from that experience that can be potentially useful for other LDCs.

I. Introduction
There is substantial consensus among economists and policy-makers that low and stable inflation is one key component of achieving economic stability. Inflation Targeting (IT) is a recent approach toward achieving this goal. The IT macro-policy instrument was first developed in 1988 by the New Zealand Central Bank. Since that time, IT has become increasingly popular. Approximately 23 countries that fall into the categories of developed (DCs), less-developed (LDCs), and transitional economies have implemented IT, and more are on the way. IT is a macromonetary policy instrument whereby a country implements an explicit inflation target, the primary focus of the central bank is achieving a low and stable inflation rate (Woodford, 2). In addition, an IT framework allows the central bank to gain more control over inflation by anchoring inflationary expectations of the private sector (Bernanke, 2003,2; Faust, et. al., 122-123).
The public's inflationary expectations are anchored by evidence of transparency, credibility, and accountability on the part of a nation's central bank. Transparency is defined as "the ability to monitor the central bank's performance" (Walsh, 1). Thus, transparency is designed to minimize the disproportionate amount of information that the central bank holds in comparison to the public (Jarmuzek, et. al., 7). The Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies, adopted by the International Monetary Fund (IMF) in 1999, states that a transparent monetary policy clarifies the central bank's roles, tasks, and goals to the public, typically disseminated through periodic publications. The significance of transparency in an IT framework is that the public no longer needs to speculate about inflation, thus enabling the central bank more control over inflationary expectations.
In order for a transparent policy to contain inflationary expectations, the central bank must have credibility with the public. Credibility refers to the public's belief that the central bank will remain committed to achieving its inflation target and goals (Carare-Stone, 12). However, consistently achieving the inflation target is highly unlikely. When the target is missed, action needs to be taken to minimize the loss of policy-makers' credibility with the public. Accountability is defined as the central bank being held responsible for its actions when the inflation target is missed (Cecchetti, 23). If the central bank fails to meet its target, some form of discipline must be applied until the target is achieved, or an explanation is provided why the target was not achieved. Generally, it would tend to diminish the central bank's discretionary-policy flexibility but it enhances its transparency. The discipline, similar to a penalty, is applied until the target is met or the failure to meet the target is justified. An example of this type of discipline is incorporated in the Reserve Bank of New Zealand Act of 1989.
To further define the language, IT is a mixture of both rule-based and discretionary monetary policy, though the later explicitly allows the central bank to accommodate policy to economic fluctuations (Faust-Henderson, 119; Bernanke-Mishkin, 104). In a strict rule-based policy, the actions employed by the central bank must conform to a money-credit growth formula, with little room for discretionary flexibility. Thus, this form of policy has a timeless component, which means that prevailing conditions are not factored into decision-making (McCallum, 6). On the other hand, discretionary policy permits the central bank to exercise its judgment in adopting policy instruments dictated by economic conditions.
As for a particular inflation target, it can be adopted in the form of a point or range of inflation rates. Choosing an inflation point can signify central bank confidence and commitment, as achieving a specific inflation rate is difficult (Levin, eL al., 70). Thus, a point inflation target, if achieved, has a higher probability of affecting inflationary expectations. However, because it is extremely difficult to hit a specific inflation rate, there is the risk of damaging credibility (Croce-Khan, 50). A loss in credibility results in a decrease in the central bank's ability to anchor inflationary expectations. Thus, the alternative to targeting a specific inflation rate is to focus on a range. The central bank aims inflation to fall within predetermined upper and lower rates. Clearly, a rate within the range has a higher probability of success, as it allows for a higher margin of error. However, it may have a less favorable impact on inflationary expectations than a point target In addition, since the inflation-rate target within a range is easier to achieve, the public may view it as weaker central bank commitment.
In light of the foregoing background on the meaning and evolution of inflation targeting as a tool of macro-monetary policy, the succeeding discussion will proceed as follows. section two will focus on the recent experience of some less-developed countries with this particular tool, along with some comparative reference to developed-countries' experience as well. section three will briefly identify key developed-vs-developing countries' differences in terms of initial inflationary conditions as well as likely causes of inflation. section four briefly discusses the various pros and cons of IT in the less-developed countries' context. A brief case study of the Chilean experience with IT is addressed in section 5, which is then followed by some concluding remarks.
II. LDC Experience with IT
To provide the basis for comparison, we can first note the developedcountries' (DCs) experience with inflation targeting. There are mixed empirical findings. Some studies have attributed the experience of low and stable inflation rates in several DCs to inflation targeting (see Corbo, eL al.; Mishkin-Posen; and Kontonikas). In addition, several DCs have frequently attained their inflation targets and continue to experience anchored inflationary expectations (see Johnson). However, some other studies dispute such conclusions (for example, see Ball-Sheridan; Siklos). Based on cross-sectional analysis, comparing DCs that adopted IT with those that did not, these studies discover comparable levels of low and stable inflation rates. Another study uses the time-series approach and tentatively concludes that IT contributed little to DCs' recent success with inflation (see Gene, eL al.). These studies also suggest a rather weak role of IT in anchoring inflationary expectations in DCs. Thus, it is fair to state that DCs' success with IT so far seems relatively limited.
Interestingly, however, the LDC experience with IT seems more encouraging. Several studies reveal statistically significant results both with respect to lowering inflation rates and containing inflationary expectations. Based on an analysis of the experience of two LDCs, one study concluded that IT played an important role in lowered inflation rates (Corbo, et al., 263). Another study that covered five Latin-American countries found that IT not only reduced inflation rates but also diminished output-growth instability (see Corbo-Hebbel). A recent study examined the experience of nine LDCs and concluded that IT lowered average inflation rates (see Vega-Winkelried). Further, this cross-sectional study compared the IT experience of LDCs with that of the DCs and found that IT tended to have a stronger and more beneficial impact on LDCs' economies. Another cross-sectional analysis of 36 LDCs, that included those that adopted the IT approach and those that had not, concludes that the former experienced significantly lower rates of inflation (see Goncalves-Salles). Similarly, another study that examined the inflationary experience of 33 LDCs, of which 13 had adopted IT, concluded that the LDCs that adopted IT experienced lower inflation rates and reduced growth volatility (see BatiniLacton). This study also found that LDCs with the IT approach had anchored inflationary expectations more effectively. Another study reaches a similar conclusion concerning inflationary expectations in LDCs (see Levin, et al.). A rather recent study, based on time-series analysis, derives results similar to those reported above. Focusing on the IT experience in Mexico, it is found that the IT approach generally led to more stable and lower inflation rates (see Chiquiar, et. al.).
III. Causes of Inflation: DCs vs. LDCs
In the preceding pages, we have noted the differences in results between the IT experience of LDCs as compared to the DCs. It is appropriate to explore some of the underlying factors that likely lead to those differences. A possible explanation may be found in how economic conditions differ between DCs and LDCs at the time of IT adoption. Several DCs implemented IT in times of already low and stable inflation. For example, Canada, Sweden, and the United Kingdom adopted IT in 1991, 1993, and 1993 respectively. Canada and Sweden's inflation rates were slightly above 2% and UK's around 1%. LDCs on the other hand tended to adopt IT in times of high and volatile inflationary conditions. For example, Chile, Peru, Korea, and Mexico phased in IT by 1990,1994,1998, and 1999 respectively, and the inflation rates one quarter before full IT adoption were around 30%, 42%, 6%, and 16% respectively (Corbo, et. al, 255). One study reports that the average inflation rates at the time of IT adoption were around 13% in LDCs and under 4% for DCs (CespedesSoto, 548). Thus, there is more to gain from an IT policy in the LDCs when compared to the DCs.
Not only do inflation rates differ between DCs and LDCs at adoption, but also there tends to be differences as to the sources of inflatioa In general, the DCs tend to have well organized and efficiently functioning resources and product markets, as well as money-credit markets. Thus, DC policymakers anticipate relatively favorable results from manipulation of monetary policy with respect to inflation and output goals. Further, there tends to be uniformity and consistency among financial intermediaries which allows for better mobilization of private savings so that funds are allocated to their most efficient uses (Todaro-Smith, 745). On the other hand, unlike the DCs, the LDCs often experience bottlenecks with respect to fiscal-monetary policies intended to affect aggregate demand and output There tend to be structural and institutional constraints on the supply side: shortages of capital, raw materials, intermediate goods, appropriate human capital, poorly-functioning commodity and money markets, inadequate infrastructure, shortages of foreign exchange, IMF-conditionalities, etc. all such forces militating against the goals desired from expansionary policies. Instead, unlike DCs, such limitations cause supply-side rigidities, giving rise to inflationary pressures (Todaro-Smith, 746-747). Thus, given such constraints, LDCs that implement IT policies must also use other measures on the supply-side in order to realize the IT goals.
Another major difference is the level of central bank credibility at the time of IT adoption. DCs generally tend to have lower inflation, stronger and flexible economies, and fairly stable and reliable fiscal and monetary policies, so credibility tends to be high. On the other hand, LDCs are often characterized by higher inflation, struggling economies, and unpredictable fiscal and monetary policies, which may be relatively less effective, with the result that credibility tends to be weak. Essentially what this means is that the DCs already tend to have a certain degree of control over inflationary expectations prior to IT adoption, but such control may be limited in an LDC environment.
LDCs have more to gain, however, from an IT policy, as one of the goals is to build credibility so as to anchor inflationary expectations. Since LDCs tend to adopt shorter target-time horizons, with greater probability of success, this helps establish needed credibility. Further, since the LDCs gear their IT policies in terms of consumer-price indices (CPI), rather than a measure of core-inflation as used by the DCs, the CPI approach works well with short target-time horizons; besides, CPI is more widely understood by the public (Cespedes-Soto, 549).
IV. IT Adoption in LDCs: Some Pros and Cons
It is appropriate to note briefly some pros and cons of IT policies in an LDC setting. Some of the advantages are fairly clear and straightforward. First, as LDCs tend to be characterized by high and unstable inflation rates, IT could help stabilize and lower inflation levels. second, IT can help to build central bank credibility, often lacking in the LDCs. The higher the degree of central bank credibility, the greater the likelihood of anchoring inflationary expectations, thereby allowing the central bank to respond more flexibly to the unforeseen economic shocks experienced by LDCs. Third, a major component of an IT framework is accountability. Thus, LDCs' central banks will have to be held accountable to the public for their actions, which will help diminish loss of credibility when the central bank makes mistakes. Accountability will also put pressure on the central bank to make well thought out decisions, as they will not want to miss targets and lose discretionary ability. Overall, with lower and stable inflation, increased credibility, and more effective monetary policy planning, the economy will be more stable and have a better chance of fostering growth and development, other things given. While growth and development are not synonymous in the LDC context, the former is a necessary condition to the achievement of development goals, improvement of living conditions of the masses, improved distributional equity, enhanced levels of freedom, and human dignity (Todaro-Smith, 20-22).
Although IT tends to bring several benefits to LDCs, there are some associated costs as well. There is a consensus among economists that a short-run tradeoff exists between the levels of output and inflation rates (Debelle, 2000, 44; Ball, 64). One study finds that the short-run tradeoff leads to a long-run tradeoff between inflation and output volatility (Taylor, 1280). Thus, a major disadvantage linked to IT is that it lowers inflation volatility at the expense of increasing output variability, which can be detrimental to LDCs' growth and development goals.
High volatility leading to low levels of output can be a major problem for LDCs. One study finds that LDCs face a more acute inflation and output volatility tradeoff than do the DCs (Fraga, et. al., 5). Further, output volatility can make the accomplishment of development objectives more difficult and less predictable. With less national output the average levels of income will likely fall as growth slows. Reduced income and output can lead to a decline in the standard of living and damage the socio-economic infrastructure of an LDC. Thus, an IT policy can potentially be harmful to development goals.
Another major drawback of IT to LDCs is that with low credibility, inflation tends to be sensitive to the exchange rate, which is due to a high exchange rate pass-through ratio (Cespedes-Soto, 549). The pass-through ratio measures the "percentage change in local currency import prices resulting from a 1% change in the exchange rate between exporting and importing countries" (Goldberg-Knetter, 1248). LDCs typically have a ratio around 33%, compared to DCs around 10 % (Cespedes-Soto, 549). Thus, a 1% depreciation in the exchange rate can result in higher import prices, which can then lead to a increase as high as 33% in current inflation. The high LDC pass-through ratio, in combination with low central bank credibility, puts pressure on policymakers to adopt less flexible exchange rate policies. LDCs face additional problems when compared to DCs with achieving their target, as the exchange rates can have a strong impact on inflatioa Thus, in order for LDCs to achieve targets and lower inflation, some sort of exchange rate stabilization needs to be achieved.
V. Chile's IT Experience: A Case Study
A brief discussion of Chile's IT experience is beneficial in analyzing IT feasibility in LDCs for two major reasons. First, Chile exhibits characteristics that are similar to several other LDCs that use IT. second, Chile is among some of the first LDCs to adopt IT, so there is more readily available data. One study was conducted to draw lessons from Chile for the rest of LDCs that have adopted, or are thinking about adopting, IT (Cespedes-Soto, 545-575). Chile adopted IT in 1990 at a time when it had inflation at 30%, high exchange pass-through ratios, and a severe lack of credibility. As discussed previously, these characteristics are common among LDCs that have adopted IT.
The study examined the Chilean IT experience by dividing the period into two phases. The first phase lasted from 1990 to 2000, in which a primary concern was building credibility. Credibility was needed to dampen the public's high inflation expectations due to poor past performance. The inflation targets selected were short-term (annual), based on CPI inflation, and utilized a range inflation target. For example, the first inflation target was a range of 15-20%, to be achieved by December 1991. The time horizon of a year and a wide margin of error (5%) increased the speed and probability of achieving the target. Credibility increases every time the target is achieved as the public begins to trust the policymaker's actions.
With Chile's initial low credibility and high inflation rate, output volatility resulting from corrective actions in response to economic shocks was a major concern. Thus, to minimize loss of economic growth from output volatility, the inflation stabilization process was done gradually. The faster policymakers try to bring inflation back to its target, the higher the fluctuations in output as explained in section 4. In addition to considering output deviations, the Central Bank also manipulated the exchange rate to achieve a selected exchange rate range target. Chilean policymakers were concerned that if the exchange rate was significantly altered in an unfavorable way it could seriously hinder trade, with potential risks to development goals. In addition, due to a high pass-through ratio, exchange rate fluctuations could greatly increase inflation volatility, leading to increased inflation levels. Thus, inflation was not the only focus, as output and exchange rates were also monitored and targeted. IT was gradually phased into policy during the first phase, making it a learning process.
The second phase of the Chilean experience began in 2000 and continues to date. By the beginning of the period the inflation rate had fallen significantly to around 2.5% and remained well under control. In addition, because several annual inflation targets had been achieved, thereby establishing respectable credibility, the Chilean Central Bank now began to focus on inflation as the primary concern. Thus, Chile became a full-fledged IT country. Enhanced credibility also enabled the central bank to increase the target-time horizon from one to two years while continuing to anchor inflationary expectations. In addition, with lower inflation, higher credibility, and a favorable track record, the Central Bank could decrease the margin of error from 5% to 2%. The newly adopted target of 2% to 4% demonstrated the reduction. As noted, the smaller the margin of error allowed, the more central bank commitment is signaled to the public, thereby building credibility.
The establishment of credibility also allowed the Central Bank to respond much more aggressively to economic shocks that impacted inflation. The researchers concluded that credibility helped to reduce the tradeoff between the volatility of the two variables. Credibility anchors inflationary expectations, so it gives the central bank more control over inflation volatility. Thus, bringing inflation back to target in response to an economic shock was done quicker than in the first phase. In addition, the increased economic stability lead to lower exchange pass-through ratios which allowed the Central Bank to let the exchange rate adjust in order to absorb external shocks. Thus, Chile moved to a flexible exchange rate system.
There are four main lessons the authors take from their analysis and the Chilean experience. These can be beneficial for current and future LDCs with an IT framework. First, credibility is essential to reap the benefits of an IT framework. The more credibility the central bank has, the less tradeoffs policymakers face. Second, in the process of credibility enhancement, LDCs that have a history of high inflation should adopt shortrun targets rather than medium or long-run targets. The quicker targets are achieved, the more restoration of the public's faith in the central bank will take place. Third, LDCs with low credibility tend to manipulate exchange rates in the face of shocks due to high pass-through ratios. In addition, when faced by a shock, LDCs have a tendency to slowly return inflation to target due to the fear of lost output Consideration of exchange rates and output fluctuations is an essential component of adopting an IT framework in LDCs - for the simple reason that the overall goal of IT is to enhance the economic well-being of the masses, rather than a mere reduction of inflation. Fourth, once credibility is established, policymakers tend to become stricter in fighting inflation, and policy is more forward-looking by responding to deviations in expected rather than just current inflation.
VI. Concluding Remarks
This paper has provided a brief survey of the experience and effectiveness of IT macroeconomic policies, with a special focus on lessdeveloped countries. For comparison, some discussion of the developed countries' experience with IT has been provided
IT is a macro-monetary policy tool, originally introduced in New Zealand, that can lead to relatively stable and low inflation rates through the adoption of an explicit inflation target, one that can, if successful, lead to enhanced credibility, transparency, and accountability. While noting some of the pros and cons, evidence reveals considerable success in various LDCs with this approach, though results with respect to DCs are rather mixed. IT success in the LDCs means reduced inflation rates and lower output volatility, and diminished inflationary expectations. The paper also discussed Chile's experience with IT and the lessons from that experience that can be potentially useful for other LDCs.
In conclusion, it must be noted, however, that while the IT experience in LDCs has been relatively successful, perhaps a major reason for the success is the difference between LDCs and DCs inflation rates at the time of IT adoption. While the LDCs generally tend to have high and volatile inflation rates initially, the opposite is generally true with respect to the DCs. Thus, as some studies suggest, LDCs' favorable experience with IT could partially be explained by such contrasting initial conditions. It will be interesting to examine the possibilities of IT effectiveness between DCs and LDCs with relatively comparable initial conditions - not an easy task, for, aside from inflation rates, there are often considerable divergences in other key economic circumstances.